Beni Hernedi : Saya Lebih Beri Perhatian Soal Perizinan, yang Menjadi Lahan Korupsi Bagi Pejabat

Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, saat berbicara pada rapat koordinasi percepatan implementasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Pemkab Muba, Rabu (16/05). (foto humas pemkab muba)

SEKAYU, fornews.co – Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, memanggil sejumlah kepala – kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menggelar rapat koordinasi percepatan implementasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Beni mengatakan, sengaja mengadakan rapat koordinasi ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan OPD, dalam menjalankan rencana aksi dan mengimbau OPD lebih proaktif agar progresnya bisa berjalan lebih cepat.

“Dengan semangat perubahan, saya bersama pak Dodi (Dodi Reza Alex) telah berkomitmen mencegah tindak korupsi di Pemerintahan, dan akan menjalankan rencana aksi yang di inisiasi KPK,” ujarnya, pada rapat yang digelar di ruang rapat Serasan Sekate, Rabu (16/05).

Apalagi, terangnya, sebelumnya bersama Ketua DPRD Muba, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, 16 bupati/walikota kabupaten/kota dan Ketua DPRD se-Sumsel, telah menandatangani nota Komitmen Bersama program Pemberantasan Korupsi terintegrasi di depan Wakil Ketua KPK-RI Saut Situmorang.

“saya lebih beri perhatian soal perizinan, yang menjadi lahan korupsi bagi pejabat. Perizinan harus sesuai dengan namanya yakni satu pintu dan lebih cepat,” terangnya.

Beni menjelaskan, sebanyak 268 pejabat dilingkungan Pemkab Muba (termasuk Bupati dan Wakil Bupati) telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), yang telah diverifikasi oleh KPK sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara.

OPD Pemkab Muba yang akan menerapkan program aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, diantaranya Bappeda, BPKAD, Bagian Layanan Pengadaan, DPMPTSP, BKPSDM, Bagian Organisasi, Dikbud, Inspektorat daerah, Dinsos, PU Penata ruang, BP2RD dan Disbun.

“Ya karena pencegahan tindak pidana korupsi di Pemkab Muba tidak hanya tercantum dalam visi-misi atau tertanda dalam fakta integritas seremonial belaka. Tapi harus dijalankan,” tandasnya.

Pemkab Muba sendiri juga telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional, serta pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif. Mulai dari pengadaan barang dan jasa secara e-katalog, penganggaran secara e-planning dan e-budgeting, perizinan yang transparan, menerapkan tambahan penghasilan berbasis kinerja dan banyak inovasi lainnya. (tul)