Berita Acara DPRD Muba Terkait  Pergantian Kepala Dinas Dinilai Tak Miliki Konsekuensi Hukum

Praktisi Hukum Sumsel dan Dekan FH Unsri, Dr Febrian, SH, MSi.(foto fornews.co/sidratul muntaha)

PALEMBANG, fornews.co-Berita Acara No. 33/BA/DPRD/IV/2018 yang ditandatangi Ketua DPRD Muba, Abusari, tentang rekomendasi yang ditujukan ke Plt Bupati Muba untuk dimutasikan atau memberhentikan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Muba, dinilai tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali terhadap eksekutif.

“Saya berkesimpulan untuk berita acara yang dikeluarkan DRPD Muba ini, tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali terhadap eksekutif. Baik isinya maupun bagi Plt Bupati Muba. Tapi memang, kalau berita acara ini sudah beredar di masyarakat, ini harus di klarifikasi,” ungkap Praktisi Hukum Sumsel, Dr Febrian, SH, MSi, Minggu (15/04).

Dekan Fakultas Hukum (FH) Unsri itu berpandangan, berita acara yang dibuat DPRD Muba ini adalah administrasi internal dari DPRD. Tapi harus dipahami, apa yang menjadi substansi dan prosedur yang seyogyanya tergambar dari berita acara tersebut. Kalau untuk efek terhadap lembaga lain, ini tidak punya efek. Karena itu bukan surat, baik surat resmi maupun bentuk hukum lain yang melibatkan pihak-pihak lain itu. Apakah itu mitra atau stakeholder.

“Pihak DPRD Muba juga, kalau sudah melampaui kewenangan yang diberikan kewenangan selaku DPRD, bisa saja terkena konsekwensi hukum. Oleh karena itu, Plt Bupati Muba harus menjawab ini. Karena mutasi dan seterusnya berkaitan dengan Kepala Dinas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah menjadi kewenangan bupati,” terangnya.

Sekadar informasi, bahwa berita acara tanggal 12 April 2018 itu muncul, saat rapat audensi di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Muba, yang dihadiri Pimpinan DPRD Muba, Asisten III, Inspektorat, BKD dan Pengembangan SDM Muba, yang menghasilkan tiga poin.

Pertama memberikan waktu selama-lamanya dua minggu terhitung sejak tanggal 12 April 2018, agar Plt Bupati Muba mengganti saudara Mursalin, sebagai Kadis Perumahan dan Pemukiman Muba, mengingat surat rekomendasi dari Komisi III DPRD Muba tanggal 9 April 2018.

Poin kedua, tidak dibenarkan melakukan lelang proyek di Dinas Perumahan dan Pemukiman Muba sebelum saudara Mursalin diganti. Poin ke tiga, apabila kedua poin tersebut tidak diindahkan oleh eksekutif, maka kegiatan di DPRD Muba, yaitu pengesahan LPJ akan ditunda sampai proses Kadis Perumahan dan Pemukiman Muba diganti.(tul)