Desak Perda Ekosistem Gambut Purun, Warga Pedamaran Anyam Tikar di Halaman DPRD OKI

Ratusan massa aksi dari Solidaritas Masyarakat Pedamaran Bersatu, menggelar aksi menuntut wakilnya di dewan membuat Perda tentang Perlindungan, Pengolahan dan Pemanfaatan Ekosistem Gambut Purun di halaman DPRD OKI, Selasa (13/03/2018). (foto: beritamusi.co.id)

KAYUAGUNG, fornews.co – Semakin sulitnya bahan baku purun (tumbuhan gambut), akibat alih fungsi lagan gambut menjadi kawasan perkebunan dan pemukiman, membuat warga Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), merasa khawatir.

Kekhawatiran tersebut, bukan saja karena purun merupakan salah satu sumber mata pencaharian warga sekitar. Melainkan, mereka tidak ingin warisan nenek moyang mereka (kerajinan menganyam tikar (berbahan baku purun), yang telah turun temurun hilang (punah).

Atas dasar ini, ratusan kaum perempuan yang didominasi ibu-ibu yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Pedamaran Bersatu menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD OKI, Selasa (13/03/2018), guna memdesak wakilnya merajut Perda untuk menjaga ekosistem gambut purun.

Dilansir dari Beritamusi.co.id, aksi tersebut bukan hanya menyampaikan aspirasi dengan berorasi semata. Para ibu-ibu juga memperagakan mengayam tikar purun yang merupakan khasanah warisan leluhur mereka.

Koordinator Aksi, Syarifuddin Gushar mengatakan, mayoritas warga Kecamatan Pedamaran, hidup dari hasil pertanian seperti sawah tadah hujan yang dilakukan setahun sekali, ada juga yang mengolah kayu, dan berdagang.

“Tapi, daerah ini juga terkenal dengan kerajinan tikar purunnya. Menurutnya, hampir 90% kaum hawa di Desa Pedamaran bisa menganyam tikar, sebuah keahlian yang didapatkan secara turun temurun,” ujarnya.

Sambungnya, bagi masyarakat Pedamaran bermarga Danau dari suku Pandesak, menganyam tikar purun bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk menjaga tradisi leluhur yang hingga kini terus dilestarikan.

Oleh karenanya, dalam tuntutan warga (massa aksi) berharap, baik eksekutif maupun legislatif agar dapat membuat regulasi tentang Perlindungan Ekosistem Gambut Purun.

Kemudian massa aksi juga meminta Pemkab OKI, segera menetapkan area gambut purun seluas 300 hektare sebagai kawasan pemanfaatan tradisional masyarakat pedamaran.

Menanggapi hal ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD OKI, akan memasukkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan, pengolahan dan pemanfaatan ekosistem gambut purun berbasis masyarakat dan kearifan lokal sebagai raperda inisitif dewan.

“Kebetulan saat ini sedang proses tahadapan pembahasan Raperda inisiatif DPRD OKI, dan apa yang dituntut masyarakat pedamaran ini akan kita masukkan dalam Raperda inisiatif selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya maka akan kita upayakan dan dibuat Perdanya,” ujar Ketua BPPD DPRD OKI, Drs Kamaluddin.

Menurutnya, Raperda tentang Perlindungan, Pengolahan dan Pemanfaatan Ekosistem Gambut Purun ini akan masuk dalam prolegda 2018.

“Perda itukan ada usulan dari eksekutif dan legislatif. Sesuai tuntutan masyarakat Pedamaran tadi, maka ini (Raperda) perlindungan gambut purun akan masuk perda inisitif dewan,” tandasnya. (ibr/beritamusi.co.id)