Disebut Jabat Plt Wako Prabumulih, Richard : Kalau Bisa Mengganti Posisi ASN, Harusnya Ada Izin dari Mendagri Terlebih Dulu

Kaban Kesbangpol Sumsel, Richard Cahyadi, saat menjawab pertanyaan media disela-sela Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumsel, Senin (12/02). (foto fornews.co/sidratul muntaha)

PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Alex Noerdin bakal menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota dan Bupati yang daerahnya melaksanakan Pilkada pada Juni 2018 mendatang.

SK Plt Wali Kota/Bupati yang akan diserahkan pada Rabu (14/02) itu akan mengisi jabtan di Palembang, Prabumulih, Pagaralam, dan Lubuklinggau. “Jika memang ditunjuk pimpinan, saya tetap menjalankan tugas sebagai Plt ataupun Pj sesuai dengan aturan dan fungsi ASN,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Sumsel, Richard Cahyadi, saat dibincangi di Gedung DPRD Sumsel, Senin (12/02).

Richard yang gadang-gadangkan bakal menjabat Plt Wali Kota Prabumulih itu menerangkan, ada empat hal penting yang menjadi tugas pokok dari Pelaksana Tugas Bupati/Wali Kota. Pertama, Plt Bupati/Wali Kota harus menjalankan roda pemerintahan seperti semestinya, kedua Plt juga harus sejalan dengan sektor pemerintahan terkait.

berikutnya, pemerintahan juga harus ikut mensukseskan tahapan pilkada yang akan berlangsung, terakhir seorang Plt Bupati/Wali Kota harus bisa memberikan arahan kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas dalam pelaksaan pilkada.

“Karena tidak bisa dipungkiri, dalam pelaksanaan pilkada pasti ada saja ASN yang nakal ikut berpolitik praktis, apalagi yang maju itu incumbent. Oleh karena itu, kita ingin ASN bisa menjaga sikap tersebut,” terangnya.

Saat disinggung apakah seorang Plt Wali Kota/Bupati boleh menerapkan kebijakan rotasi ASN, Richard mengungkapkan, hal tersebut tergantung dengan SK pengangkatan Plt. “Ya kita lihat dulu apa isi dari SK nanti, kalau bisa mengganti posisi ASN, harusnya ada izin dari Mendagri terlebih dulu,” tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun, Plt Wali Kota Palembang akan diisi oleh Ahmad Najib (Asisten I Pemprov Sumsel); Plt Wali Kota Prabumulih Richard Cahyadi (Kaban Kesbangpol Pemprov Sumsel); Plt Wali Kota Lubuklinggau Riki Djunaidi (Kepala Satpol PP Pemprov Sumsel); dan Plt Pagaralam Amsin Djauhari (Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumsel). (tul)