Imbas Permenkominfo, Pemilik Counter Handphone di Sumsel Menjerit

KNCI Sumsel saat menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRD Sumsel, Senin (02/04), meminta DPRD menyampaikan tentang Permenkominfo yang dinilai memberatkan mereka. (ist) 

PALEMBANG, fornews.co- Kesatuan Negara Celuler Indonesia (KNCI) Sumsel atau Tradisional Outlet Counter Handphone mendesak DPRD Sumsel untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 21 Tahun 2017, tentang resgistrasi kartu perdana pra bayar, wajib dan hanya bisa diaktivasi dengan memasukan NIK dan no KK.

“Dengan adanya peraturan menteri itu, satu persatu pedagang tradisional outlet seluler mati massal, akibat aturan registrasi 1 NIK 3 simcard,” kata Wakil Ketua KNCI Sumsel, Tantowi Jauhari, saat menjadi koordinator aksi di Gedung DPRD Sumsel, Senin (02/04).

Sekretaris KNCI Sumsel, Yosi Mariam mengungkapkan, dengan adanya Permenkominfo No 12 Tahun 2016, yang diubah Nomor 14 Tahun 2017 dan diubah Nomor 21 Tahun 2017 itu, membuat omzet yang ada dioutlet ponsel yang sebagian besar menjual kartu perdana provider menjadi anjlok, dan bukan tidak mungkin timbul pengangguran baru.

“Dengan adanya aturan baru itu, kami pedagang outlet yang merupakan UMKM, membuat omzet turun mencapai 50 hingga 70 persen. Kalau pada hari normal kami bisa menjual 40 kartu perdana, tapi sekarang tak lebih dari 20an. Jika terus berlangsung, maka pedagang celuler juga akan mati,” ungkapnya.

Yosi melanjutkan, mereka tidak keberatan aturan pendaftaran kartu perdana ponsel itu dengan KK atau NIK KTP, namun pengaturan jumlahnya yang tidak dibatasi. “Tapi kalau lebih dari 3, maka otomatis kita sulit menjualnya. Kita harap DPRD Sumsel menyikapi ke Kominfo RI dan ke Presiden Jokowi, yang selama ini bertolak belakang dengan memajukan UMKM,” ujarnya.

Saat ini, papar Yosi, di Sumsel sendiri ada sekitar 2.113 outlet counter Handphone. Jadi, dengan adanya pembatasan itu, pihaknya yang memiliki kartu perdana kesulitan. Padahal, mereka selama ini yang melakukan registrasi untuk kartu perdana itu. “Kita sudah coba, kalau saat ini mau daftar tidak bisa lagi langsung ditolak, karena kami sudah mencobanya,”paparnya.

Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Budiarto Marsul mengatakan, pihaknya berjanji membawa permasalahan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Outlet seluler tradisional ini, paparnya, merupakan usaha sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang harus dikembangkan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

“Ini memang ketentuan pemerintah pusat. Tapi seharusnya tetap memperhatikan dampak terhadap UMKM ini. Kami akan bantu memfasilitasi untuk menyampaikan suara dari pengusaha outlet seluler tradisional ini ke Menkominfo bersama dengan Dinas Kominfo Sumsel,” katanya..

Menanggapi aksi tersebut, Plt Kadis Kominfo Sumsel, Dr Inanda Astari Karina Fatma menuturkan, keputusan Menteri Kominfo yang berlaku saat ini sepenuhnya kewenangan Kominfo RI. Pasalnya, dalam penentuan kebijakan tersebut Kominfo daerah tidak pernah dilibatkan.

“Pembatasan registrasi sim card ini, dari awal Kominfo daerah tidak pernah dilibatkan. Memang penyusunan perubahan keputusan ini berawal dari program dari Menteri Kominfo RI, Rudiantara untuk mengurangi penggunaan akun-akun palsu dalam mengaktivasi sim card. Tapi harus dipikirkan juga nasib UMKM di daerah, karena dengan pembatasan itu, omzet penjualan mereka otomatis berkurang,” tandasnya. (tul)