Jawab Permasalahan Dua Sisi Daerah, LTKL Gelar Festival Kabupaten Lestari 2018

Ketua Umum LTKL Plt Bupati Muba, saat menjawab pertanyaan media, usai menandantangani nota kesepahaman bersama Kantor Berita Antara, Rabu (08/05). (foto humas pemkab muba)

JAKARTA, fornews.co  – Seiring berkembangnya kecanggihan teknologi, pelbagai hal yang tak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Semisal, pemanfaatan air hujan menjadi sumber air bersih dengan cara yang sistematis.

Bisa dilihat, curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di pedesaan maupun perkotaan kebanyakan terbuang begitu saja ke sungai. Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami kebanjiran akibat luapan air yang tak tertampung.

Tentang penampungan dan pengolahan air hujan  menjadi sumber air bersih, ini menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan para pemangku kepentingan, yang bekerja di tingkat tapak pada mayoritas kabupaten, dengan visi lestari yang bergabung dalam forum kolaborasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Tak hanya itu, para pemangku kepentingan juga mempertanyakan, adakah cara membuka lahan tanpa membakar yang efektif dan menggemburkan tanah?. Apakah model usaha BUMDes dapat menjadi penggerak ekonomi kabupaten yang berbasis masyarakat?

Berangkat dari berbagai pertanyaan konkrit yang dialami di tingkat tapak, LTKL sepakat untuk menggelar acara tahunan Festival Kabupaten Lestari. Pada tahun 2018, Festival akan yang mengambil tema “Membangun Dari Tapak: Inovasi & Kreasi Untuk Mendorong Visi Kabupaten Lestari Menjadi Nyata” dengan tuan rumah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Rangkaian acara Festival Kabupaten Lestari 2018 ini, dirancang untuk membantu Kabupaten LTKL untuk mendapatkan pemahaman konkrit terkait inovasi karya anak bangsa yang saat ini telah ada dan dapat menjawab permasalahan kabupaten untuk mewujudkan visi lestarinya sampai di tingkat tapak.

Topik utama yang akan diangkat rangkaian acara Festival Kabupaten Lestari 2018 mencoba menjawab permasalahan kabupaten dari dua sisi, yakni: (i) Peningkatan Ekonomi berbasis Masyarakat (dalam RAPS, Komoditas, Energi dan Konservasi/Restorasi) dan (ii) Memahami Jurisdiksi : Mengelola & Menindaklanjuti Data dan Informasi untuk Menunjang Implementasi Visi Lestari (salah satunya terkait Pencegahan Kebakaran Hutan/Lahan).

Ketua Umum LTKL, Beni Hernedi mengatakan, diluncurkannya Festival Kabupaten Lestari ini untuk membentuk pendekatan komunikasi dan interaksi yang inovatif antara antaranggota LTKL dengan jejaring kabupaten dan mitra pembangunan lainnya.

“Melalui rangkaian acara ini, diharapkan kabupaten anggota LTKL mampu memperluas jejaring, membuka peluang kemitraan baru dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, lebih jauh lagi kabupaten diharapkan dapat memperluas jejaring untuk mengembangkan dan mendorong replikasi lebih luas untuk inovasi yang tepat sasaran,” kata Beni.

Sebagai salah satu langkah persiapan, LTKL bekerjasama dengan dengan APKASI dan komite penyelenggara Indonesia Development Forum 2018 juga menyelenggarakan Diskusi Lingkar Temu bertajuk #BebasDisparitas: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Demi Kabupaten Lestari.

Diskusi hari ini juga mengerucut pada inovasi tepat sasaran yang telah berkembang dan berpotensi mendukung implementasi Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat Kabupaten.

Festival Kabupaten Lestari 2018 juga akan bekerjasama dengan South Sumatera Landscape Festival 2018 (SSLF2018) dan Program International Human & Biosphere yang dilaksanakan bersama dengan KLHK dan UNESCO pada tanggal 23-28 Juli 2018 di Palembang.

Melalui FKL ini, dijharapkan keterlibatan dan kolaborasi tersebut dapat menjadi salah satu peluang pembelajaran kabupaten dan dapat menegaskan kembali tujuan dan peran Kabupaten dengan visi lestari untuk mendorong implementasi pengelolaan bentang alam berkelanjutan.

“Sebaliknya, perlu dipahami bagaimana pendekatan pengelolaan bentang alam berkelanjutan sesungguhnya dapat membantu kabupaten dalam mendorong visi kabupaten lestari menjadi kenyataan yang berdampak konkrit sampai ke tingkat tapak,” ungkap Plt Bupati Muba itu.

Sekadar informasi, LTKL dipelopori oleh perwakilan delapan kabupaten dari enam provinsi yakni Musi Banyuasin, Rokan Hulu, Siak, Batanghari, Labuan Batu Utara, Sintang, Sanggau dan Sigi. Pada bulan Juli 2017 yang lalu, para perwakilan Kabupaten bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan jejaring mitra pembangunan telah mendeklarasikan komitmen untuk mendirikan suatu forum kemitraan dengan prinsip dasar ‘gotong royong’ untuk implementasi visi pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan fokus pada tata kelola lahan, sesuai dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berkontribusi pada target penurunan emisi Indonesia. Kabupaten LTKL juga berkomitmen untuk sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Tentang Lingkar Temu Kabupaten Lestari

LTKL merupakan suatu perkumpulan pemerintah kabupaten yang dibentuk dan dikelola oleh Kabupaten dengan visi pembangunan lestari sebagai suatu jejaring kemitraan terbuka dengan prinsip dasar kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama atau ‘gotong royong’ melalui metode pelibatan inovatif.

LTKL digagas oleh para Kabupaten perintis yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Rokan Hulu, Siak, Batanghari, Labuan Batu Utara, Sintang, Sanggau dan Sigi pada bulan Juli 2017 dalam kemitraan bersama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) untuk mendorong percepatan implementasi visi pembangunan lestari di kabupaten dengan fokus pada tata kelola lahan.

Kabupaten anggota LTKL memiliki visi untuk mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dapat berkontribusi pada target penurunan emisi Indonesia. Dalam implementasi visinya, Kabupaten LTKL berkomitmen untuk sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik termasuk melalui pelibatan mitra pembangunan baik masyarakat sipil, akademisi maupun swasta dalam Jejaring Mitra LTKL untuk mendorong sinergi dan meningkatkan kapasitas terkait pembangunan berkelanjutan. (bas)