Pencalonan Ditolak, Chairil Syah-Mualimin Seret KPU Palembang ke Panwaslu

144
Mualimin. (fornews.co/sidratul muntaha)

PALEMBANG, fornews.co – Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Chairil Syah dan Mualimin, melayangkan surat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, menyusul tidak diterimanya persyaratan pencalonan mereka oleh KPU Palembang. Permohonan itu ditujukan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palembang, tertanggal 12 Januari 2018.

Pasangan dari jalur perseorangan ini menuntut penyelesain sengketa terkait perbedaan penafsiran dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan tidak diterimanya pendaftaran bakal pasangan calon Chairil Syah-Mualimin dalam pemilihan Wako-Wawako Palembang, periode 2018-2023.

Menurut Mualimin, Panwaslu Kota Palembang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan wako dan wawako. Dalam pasal 143 ayat 1 Undang-undang tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan.

Sebagaimana dikatakan Mualimin, saat menyampaikan berkas pencalonan, Rabu (10/1) lalu, di mana mereka telah melengkapi berkas pokok sebagai syarat pendaftaran, di antaranya, surat keputusan KPU No 120 tentang pasangan calon memenuhi sayarat, dokumen BA1 KWK perseorangan yang menerangkan jumlah pendukung sebanyak 88.276 dari 18 kecamatan dan dokumen BA7 KWK perseorangan.

“Namun kami mengajukan keberatan, karena kami tidak menerima salinan BA1 KWK perseorangan dari KPU yang mestinya kami terima sebagai arsip dengan ditandatangani dan cap basah dari KPU. Dengan tidak ada salinan itu, para pendukung kami hilang hak politiknya, dan kami pikir proses verifikasi ini cacat hukum,” ungkap Mualimin.

Menurut Mualimin, mereka telah melaporkan permasalahan ini secara resmi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 9 Januari 2018. Hal itu disebabkan sikap komisioner KPU Palembang yang dinilai menghambat dan menghalang-halangi proses pencalonan mereka, karena bukan hanya satu kali mereka meminta salinan dokumen itu, namun hingga mendaftarkan diri pun tak juga mereka terima.

“Dengan peristiwa ini kami mengajukan keberatan, demi hak politik pendukung kami yang hilang. Ini jelas pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti,” tandasnya. (bas)