Pengadilan Tinggi Menangkan Banding KLHK, Ini Pandangan Walhi

Ketua Walhi Sumsel Hadi Jatmiko (dua dari kanan), bersama pengurus Walhi saat menjawab pertanyaan wartawan beberapa waktu lalu. (istimewa)

Ketua Walhi Sumsel Hadi Jatmiko (dua dari kanan), bersama pengurus Walhi saat menjawab pertanyaan wartawan beberapa waktu lalu. (istimewa)
Ketua Walhi Sumsel Hadi Jatmiko (dua dari kanan), bersama pengurus Walhi saat menjawab pertanyaan wartawan beberapa waktu lalu. (istimewa)

PALEMBANG-Walhi Sumsel menyambut baik hasil putusan banding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dan menyatakan bahwa PT Bumi Mekar Hijau (BMH) terbukti bersalah dan didenda sebanyak 78 miliar.

Namun, meski PT BMH dinyatakan bersalah, Walhi tetap kecewa lantaran putusan denda tersebut jauh dari tuntutan atau gugatan KLHK. Mengingat Sumsel merupakan provinsi penyumbang asap terbesar di Indonesia yakni seluas 641.514 hektar dari 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar di Indonesia.

Direktur Walhi Sumsel Hadi Jatmiko menyatakan, putusan dengan denda yang ringan tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat korban asap, maupun bagi lingkungan hidup. Terlebih PT BMH mengulang kejahatan bisnisnya pada tahun 2015.

“Saat ini, kasus tersebut masuk dalam tahap kasasi. KLHK harus sangat-sangat serius dalam proses kasasi ini, jika tidak, sama halnya mengabaikan perintah Presiden Jokowi yang menginginkan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, agar ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Hadi menjelaskan, dalam pandangan Walhi setidaknya penegakan hukum ini akan berdampak pada beberapa hal, yakni reformasi paradigma lembaga peradilan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan progresif; korporasi tidak kebal hukum; dan langkah awal Indonesia untuk keluar dari darurat kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup.

“KLHK juga sesungguhnya dapat menggunakan instrumen hukum lainnya, dengan melakukan review izin, dan mengevaluasi seluruhnya kinerja PT BMH dan perusahaan lainnya di Sumsel, yang terbukti tidak mampu menjaga lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam secara baik, adil, dan berkelanjutan. Jika ditemukan perusahaan yang tidak patuh dengan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam izin yang diberikan, maka izin tersebut sudah sepatutnya segera dicabut,” tegasnya.

Sementara, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid, menuturkan, putusan yang berat dari pengadilan menjadi penting, karena pihaknya berharap putusan pengadilan atas kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan dapat memutus rantai impunitas bagi kejahatan korporasi selama ini.

Sekadar informasi, bahwa pada akhir tahun 2015 lalu, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang, yang dipimpin Parlas Nababan, menolak seluruhnya gugatan KLHK terhadap PT BMH, terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2014. Tidak terima dengan putusan tersebut, KLHK melakukan banding melalui Pengadilan Tinggi (PT) Palembang pada pertengahan 2016. (tul)