Rencana Pemotongan 2,5% Gaji ASN untuk Zakat, Pemerintah Tidak Boleh Menyimpang dari Hal Ini

137
Kabag Kesra Setda OKU, Kadarisman SAg.

BATURAJA, fornews.co – Menyikapi rencana pemerintah memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) 2,5% untuk zakat, hal penting harus diperhatikan yakni terkait nishab dan haul. Begitu juga dengan peruntukannya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda OKU, Kadarisman SAg mengatakan bahwa zakat menjadi kewajiban yang harus dibayarkan seorang Muslim yang memiliki kemampuan dan kelayakan. Artinya, hanya Muslim yang penghasilannya sudah mencapai nishab atau batas penghasilan pertahun yang wajib membayar zakat tersebut.

“Permasalahannya, ketika belum mencapai nishab lalu dipotong zakat, jelas itu Zalim. Namun, kalau memang gaji sudah memenuhi untuk dipotong zakat sesuai aturan Islam, ya itu bagus,” katanya, yang dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (08/02/2018).

Selain itu lanjut Kadarisman, zakat yang berhasil dihimpun itu nantinya peruntukannya juga jelas sesuai syariat Islam, harus diberikan kepada delapan Asnab, seperti halnya yang diterangkan dalam (QS At-Taubah ayat 60). Yakni; fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang dililit hutang, fii sabilillah dan rang musafir (dalam perjalanan baik).

“Hal ini yang harus dipahami. Jadi tidak boleh menyimpang dari delapan Asnab itu. Karena zakat itu bukan sumber uang umum yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Islam ini mudah, tapi batasannya jelas,” ujarnya.

Menurutnya, terkait dana zakat yang kata Menteri Agama bisa digunakan untuk pembangunan insfrastruktur, itu tidak tepat. Karena insfrastruktur merupakan sasaran umum. Sedangkan delapan Asnab tadi, tidak masuk ke sana.

Meski demikian, secara umum Kadarisman merespon positif dan setuju-setuju saja wacana tersebut. Tapi syaratnya, teknis pemotongan harus sesuai aturan hukum Islam. Dalam hal ini harus memperhatikan aspek haul dan nishab.

“Kedua, setuju dengan catatan bahwa pemanfaatan dana zakat itu harus sesuai dan dinikmati delapan Asnab tadi. Ini Alquran yang berbicara, bukan undang-undang,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan bahwa, PNS di zaman sekarang apalagi yang non jabatan, kondisi ekonominya juga dalam keadaan pas-pasan. Sebab, tak sedikit dari PNS yang malah nombok setiap awal bulan. Lantaran telah dipotong bayar hutang bank, biaya anak sekolah, dan membayar kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan rutin lainnya.

“Jadi, bagaimana mereka mau dikenakan zakat, kalau gaji saja belum mencukupi. Ini juga mesti dipikirkan,” tukasnya. (gus)