PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan, para penjaga demokrasi patut diapresiasi agar dapat menjaga demokrasi sebaik-baiknya. Jangan sampai semangat penegak demokrasi ini putus karena terbatasnya operasional.
“Selama aturan mendukung, kita akan bantu mereka sampai kecamatan dan desa kita akan usahakan anggarannya. Untuk sekarang ini kita bantu minyak dulu, biar mobil ini bisa beroperasional. Bukan hanya saat Pileg dan Pilpres saja, tapi event-event acara demokrasi lainnya. Sumsel harus jadi contoh penegakan demokrasi yang bermartabat,” ujarnya, saat melakukan penyerahan simbolis mobil operasional Bawaslu RI dan apel siaga kesiapan pengawas Pemilu se Sumsel dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Rabu (26/12).
Herman Deru menjelaskan, bahwa saat ini telah memasuki masa dan tahapan kampanye baik kampanye calon legislatif (caleg) maupun kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kampanye-kampanye tak sedikit ada prilaku tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti saling menghina, menghasut dan menjelek-jelekan antara pasangan calon satu ke lainnya. “Ini sangat tidak mencerminkan kepada kepribadian Bangsa Indonesia yaitu santun dan bermartabat.” jelasnya.
Mantan Bupati OKU Timur dua melanjutkan, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 sesuai Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
“Namun, hal itu akan sulit terwujud tanpa adanya peran penting Bawaslu, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, pemerintah dan jajarannya untuk mengawal jalannya Pesta Demokrasi di Indonesia khususnya di wilayah Sumsel,” tukasnya.
Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto menerangkan, pihaknya memfasilitasi dengan kendaraan operasional sebanyak 84 unit yang diberikan ke komisioner dan koordinator sekretariat Bawaslu di 17 Kabupaten/kota se Sumsel. Luasnya wilayah Sumsel, menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden agar tetap berjalan sesuai jalurnya.
“Kelancaran transportasi dalam pengawasan merupakan hal yang mutlak mengingat pengawasan harus menyentuh sampai ke tingkat yang paling bawah. Makanya kami mencoba memfasilitasi ini,” terangnya.
Iin meneruskan, tahun 2018 Provinsi Sumsel masuk dalam kategori minim pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu di Sumsel cenderung marak dalam hal mpemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang dilarang dan hanya tercatat 10 pelanggaran yang terjadi.
“Selain itu ada juga beberapa pelanggaran seperti kategori pelanggaran netralitas ASN, dan pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal. Sumsel diapresiasi Bawaslu Nasional karena bisa menekan pelanggaran Pemilu 2018,” katanya.
Sementara, Ketua Panitia Penyerahan simbolis mobil operasional Bawaslu RI kepada Korsek dan Komisioner Bawaslu Kab/kota di Provinsi Sumsel, Tri Efendi menuturkan, sistem sewa mobil sebanyak 84 unit ini melalui lelang dan diperuntukan komisioner Bawaslu di kabupaten/kota se Sumsel. Kegunaannya tak lain untuk menunjang pengawasan Pemilu 2019.
Untuk melaksanakan Pemilu, tidak bisa hanya Bawaslu tapi harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder, dan pemprov Sumsel salah satu stakeholder yang mencapai ke seluruh Sumatera Selatan.
“Kami berterima kasih Gubernur Sumsel yang sudah menyerahkan secara simbolis kendaraan ini dan memperjuangkan bantuan bahan bakar yg memang tidak bisa kami anggarkan,” tandasnya. (tul)
