{"id":2279,"date":"2016-10-26T16:40:40","date_gmt":"2016-10-26T09:40:40","guid":{"rendered":"http:\/\/fornews.co\/?p=2279"},"modified":"2016-10-26T16:41:57","modified_gmt":"2016-10-26T09:41:57","slug":"dokumen-tpf-akan-diserahkan-sby-wiranto-tak-ada-perintah-presiden-usut-sby-sebagai-mantan-presiden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fornews.co\/news\/dokumen-tpf-akan-diserahkan-sby-wiranto-tak-ada-perintah-presiden-usut-sby-sebagai-mantan-presiden\/","title":{"rendered":"Dokumen TPF Akan Diserahkan SBY, Wiranto : Tak Ada Perintah Presiden Usut SBY"},"content":{"rendered":"
\"Menko
Menko Polhukam Wiranto (foto humas)<\/figcaption><\/figure>\n

JAKARTA-Penjelasan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)\/Sekretaris Kabinet (Seskab)\u00a0 Sudi Silalahi, terhadap keberadaan dokumen asli tentang\u00a0 laporan dari Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, di apreasiasi pemerintah.<\/p>\n

Secara terpisah, Menko Polhukam Wiranto dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP menegaskan, tidak ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Jaksa Agung untuk mengusut\u00a0 SBY sebagai mantan Presiden. \u201cTidak Ada. Jadi catat, jangan sampai itu nanti yang mencuat itu,\u201d tegasnya, saat menghadiri acara\u00a0Press Briefing<\/em>\u00a0<\/em>\u201c2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK\u201d, di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26\/10) siang.<\/p>\n

Wiranto bahkan mengulang kembali pernyataannya, bahwa tidak ada perintah, kehendak, keinginan Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden. \u201cToh nanti juga akan ada penjelasan Pak SBY dan kita mengapresiasi itu,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Wiranto mengatakan, bahwa perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung adalah untuk menelusuri keberadaan dokumen asli laporan TPF Munir itu. \u201cMasa nggak ada? Masa menguap semuanya? Kan ada salinannya. Kalau menyusun dokumen ratusan lembar pasti di komputer juga ada, masa hilang semua,\u201d tukasnya.<\/p>\n

Setelah laporan TPF itu nanti ditemukan, urainya, tentu Jaksa Agung akan mengambil langkah-langkah, mempelajari, mengevaluasi laporan tersebut, dan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan proses hukum yang berlaku. \u201cProses ini tentu tidak serta merta dan tidak harus ada target waktu sesuai kehendak publik. Tetap mengalir dalam ranah hukum sesuai dengan mengalirnya proses itu dengan acuan hukum yang berlaku. Itu kan jaminan sudah,\u201d urainya.<\/p>\n

Wiranto berharap, mudah-mudahan ada satu perkembangan langkah yang positif mengenai ini, sehingga tidak lagi menganggu. \u201cKatakanlah tidak lagi merupakan bagian dari hutang, memang \u00a0kewajiban pemerintah untuk menuntaskan berbagai permasalahan hukum dengan cara-cara yang benar, adil dan transparan,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Sementara, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP menuturkan, apabila salinan putusan TPF Munir diserahkan oleh SBY kepada pemerintah, maka akan dibaca dulu dan dipelajari. \u201cSeperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden kepada\u00a0 Jaksa Agung,\u201d kata Johan.<\/p>\n

Terhadap salinan dokumen itu sendiri, Johan Budi mengatakan, agar jangan disimpulkan dulu. \u201cDokumennya kan belum diterima, yang dibilang oleh Pak SBY kemarin katanya mau diserahkan, tentu oleh kejaksaan akan dipelajari dulu, sejauh mana itu nanti kita tunggu dulu setelah Pak Jaksa Agung mempelajari,\u201d tandasnya. (ekaf)<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA-Penjelasan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)\/Sekretaris Kabinet (Seskab)\u00a0 Sudi Silalahi, terhadap keberadaan dokumen asli tentang\u00a0 laporan dari Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, di apreasiasi pemerintah. Secara terpisah, Menko Polhukam Wiranto dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP menegaskan, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2281,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":""},"categories":[1],"tags":[9,75,24],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/fornews.co\/news\/inline\/2016\/10\/Wiranto-Menkopolhukam.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8t7XB-AL","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2279"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2285,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279\/revisions\/2285"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2281"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}