{"id":2354,"date":"2016-10-27T17:55:12","date_gmt":"2016-10-27T10:55:12","guid":{"rendered":"http:\/\/fornews.co\/?p=2354"},"modified":"2016-10-27T21:32:39","modified_gmt":"2016-10-27T14:32:39","slug":"dua-tahun-rezim-jokowi-jk-sebanyak-3-143-perda-dan-111-permendagri-penghambat-investasi-dihapus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fornews.co\/news\/dua-tahun-rezim-jokowi-jk-sebanyak-3-143-perda-dan-111-permendagri-penghambat-investasi-dihapus\/","title":{"rendered":"Dua Tahun Rezim Jokowi-JK, Sebanyak 3.143 Perda dan 111 Permendagri Penghambat Investasi Dihapus"},"content":{"rendered":"
\"Mendagri
Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan paparan pada pada Press Briefing \u20182 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK\u2019 di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Kamis (27\/10) siang. (foto: jay\/humas)<\/figcaption><\/figure>\n

JAKARTA-Sebanyak 2.143 Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat masuknya investasi, dibatalkan dan dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).<\/p>\n

Pembatalan tersebut, termasuk yang dihasilkan Kemendagri sendiri, yaitu Peraturan Mendagri (Permendagri) dan Instruksi Mendagri (Inmendagri). \u201cPermendagri\/Inmendagri yang dibatalkan oleh Mendagri sebanyak 111 di tahap pertama, dan 159 peraturan di tahap kedua. Perda\/ Perkada provinsi yang dibatalkan oleh Mendagri sebanyak 1.765 peraturan, Perda\/ Perkada Kabupaten\/ kota yang dibatalkan sendiri oleh kepala daerah sebanyak 1.267 peraturan,\u201d ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Press Briefing \u20182 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK\u2019 di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (27\/10) siang.<\/p>\n

Tjahyo mengungkapkan, peraturan-peraturan dan instruksi itu dibatalkan atau dihapus karena menghambat investasi, izin dan lain sebagainya, serta pengalihan urusan dan yang menghambat pelayanan publik juga ini.<\/p>\n

Tjahjo Kumolo menerangkan, \u00a0selama dua tahun ini poros Kemendagri merupakan poros pemerintahan, mulai dari kepala negara sampai kepala desa itu tegak lurus atau satu kebijakan dengan pemerintah pusat. \u201cSaya diberikan kewenangan untuk bisa memberikan sanksi memberhentikan, mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan juga diberi kewenangan untuk ikut tanda tangan mengoreksi setiap anggaran pembangunan di daerah,\u201d kata Tjahjo.<\/p>\n

Menurut Mendagri, kini setiap kepala daerah sudah kompak dengan pusat dalam memahami visi dan \u00a0misi. Karena, \u00a0setiap kepala daerah memiliki janji politik kepada masyarakat di daerahnya, untuk pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang harus ditepati. Dua tahun ini, sambungnya, tugas Kemendagri pusat dan daerah itu hanya dua, yakni keluar memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut investasi, mengangkut kemudahan mengakses masalah-masalah masyarakat, termasuk KTP elektronik (e-KTP) dan sebagainya. Kemudian, untuk ke dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan \u00a0melakukan melakukan perbaikan di sisi perekrutan, sisi anggaran, dan kinerja.<\/p>\n

\u201cUntuk tahun kemarin, ada satu daerah yang 83% anggarannya hanya untuk membayar membayar pegawai. Bayangkan, kurang dari 20% untuk membangun daerah. Itu sangat-sangat tidak mungkin,\u201d keluhnya.<\/p>\n

Terkait penerbitan e-KTP, Tjahyo menambahkan, per hari ini (27\/10), dari target wajib e-KTP sebanyak 182.558.494, baru terealisasi 168.237.751 (92,3%) atau masih belum\u00a0 terpenuhi 667.804 (7,7%). (ekaf)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA-Sebanyak 2.143 Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat masuknya investasi, dibatalkan dan dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pembatalan tersebut, termasuk yang dihasilkan Kemendagri sendiri, yaitu Peraturan Mendagri (Permendagri) dan Instruksi Mendagri (Inmendagri). \u201cPermendagri\/Inmendagri yang dibatalkan oleh Mendagri sebanyak 111 di tahap […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2356,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":""},"categories":[1],"tags":[9,75],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/fornews.co\/news\/inline\/2016\/10\/Mendagri-Paparan.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8t7XB-BY","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2354"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2354"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2354\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2369,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2354\/revisions\/2369"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2356"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}