{"id":53792,"date":"2020-07-06T15:45:24","date_gmt":"2020-07-06T08:45:24","guid":{"rendered":"https:\/\/fornews.co\/news\/?p=53792"},"modified":"2020-07-14T05:01:15","modified_gmt":"2020-07-13T22:01:15","slug":"pemda-harus-tahu-kpk-tambah-fitur-ini-di-konten-jaga-selama-masa-pandemi-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fornews.co\/news\/pemda-harus-tahu-kpk-tambah-fitur-ini-di-konten-jaga-selama-masa-pandemi-covid-19\/","title":{"rendered":"Pemda Harus Tahu! KPK Tambah Fitur Ini di Konten JAGA Selama Masa Pandemi COVID-19"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, fornews.co<\/b><\/strong>-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)\u00a0menambah tiga fitur baru\u00a0pada Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA)\u00a0selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)\u00a0ini.<\/p>\n

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding menyampaikan, tiga fitur tersebut tentang anggaran COVID-19 pemerintah daerah (pemda) pada modul JAGA Bansos;\u00a0informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 pada modul JAGA Anggaran;\u00a0dan fitur pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada modul JAGA Kesehatan.<\/p>\n

\u201cMelalui dua fitur baru ini,\u00a0masyarakat bisa\u00a0berpartisipasi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah hasil refocusing<\/i><\/em>\u00a0dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19,\u201d ujar dia, Senin (6\/7).<\/p>\n

Nah untuk fitur kepesertaan JKN, ungkap Ipi, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan kepesertaannya secara mandiri,\u00a0sebagai bentuk kontrol kepada pemberi kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan pegawainya.<\/p>\n

Perubahan lainnya, sambung Ipi, yakni integrasi Monitoring Centre for Prevention (MCP),\u00a0yang selama ini diakses lewat laman https:\/\/korsupgah.kpk.go.id, kini dapat diakses lewat situs JAGA.ID.<\/p>\n

\u201cDalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah, KPK telah memetakan titik rawan korupsi pada 8 area intervensi. Untuk mencegahnya, KPK juga telah menyiapkan serangkaian action plan yang implementasinya dapat dimonitor oleh publik melalui menu Jendela Daerah,\u201d ungkap dia.<\/p>\n

Ipi menjelaskan, JAGA merupakan platform<\/i><\/em>\u00a0pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK pada Desember 2016, dengan tagline<\/i><\/em>\u00a0\u2018Open Government, Empowering Citizen\u2019,\u00a0JAGA mendorong partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait pelayanan publik.<\/p>\n

\u201cSaat ini JAGA sudah mengembangkan 6 modul tentang pelayanan publik,\u00a0yakni\u00a0pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan, dana desa, perizinan, anggaran daerah, dan yang terbaru adalah Bansos COVID-19,\u201d jelas dia.<\/p>\n

Pada 2019\u00a0lalu, papar Ipi, platform<\/i><\/em>\u00a0JAGA dikembangkan menjadi versi situs yang beralamat di https:\/\/jaga.id. JAGA menjadi pusat informasi pencegahan korupsi yang diinisasi oleh KPK, hingga saat ini situs JAGA.ID memuat informasi tentang implementasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Laporan Gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan informasi serta data seputar 6 sektor pelayanan publik.<\/p>\n

\u201cJadi tidak hanya memperoleh informasi, masyarakat dapat bertukar pikiran dan informasi melalui fitur diskusi,\u201d papar dia.<\/p>\n

Terkait keluhan tentang bantuan sosial (bansos) yang diterima JAGA, Ipi menuturkan, hingga 3 Juli 2020 kemarin JAGA Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan.<\/p>\n

Enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.<\/p>\n

\u201cSelanjutnya,\u00a0bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan,\u201d tutur dia.<\/p>\n

Laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten\/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan.<\/p>\n

\u201cSebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor,\u201d tandas dia.(aha)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA, fornews.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)\u00a0menambah tiga fitur baru\u00a0pada Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA)\u00a0selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)\u00a0ini. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding menyampaikan, tiga fitur tersebut tentang anggaran COVID-19 pemerintah daerah (pemda) pada modul JAGA Bansos;\u00a0informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 pada modul JAGA Anggaran;\u00a0dan fitur pengecekan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":53793,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":""},"categories":[1],"tags":[9150,14330,16727,13638,9702,75],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/fornews.co\/news\/inline\/2020\/07\/JAGA-KPK-scaled.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8t7XB-dZC","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53792"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53792"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53794,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53792\/revisions\/53794"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}