{"id":67575,"date":"2021-03-15T19:45:54","date_gmt":"2021-03-15T12:45:54","guid":{"rendered":"https:\/\/fornews.co\/news\/?p=67575"},"modified":"2021-03-15T20:14:39","modified_gmt":"2021-03-15T13:14:39","slug":"presidium-kikim-area-mohon-persetujuan-bersama-dprd-dan-gubernur-sumsel-ini-respons-anita-noeringhati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fornews.co\/news\/presidium-kikim-area-mohon-persetujuan-bersama-dprd-dan-gubernur-sumsel-ini-respons-anita-noeringhati\/","title":{"rendered":"Presidium Kikim Area Mohon Persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Sumsel, Ini Respons Anita Noeringhati"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, fornews.co<\/b><\/strong>-Presidium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kikim Area\u00a0mendatangi DPRD Sumsel meminta dukungan menerbitkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel.<\/p>\n

Ketua Presidium CDP DOB Kikim Area, Chozali Hanan\u00a0mengatakan, surat dukungan yang dibutuhkan mereka saat ini dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi dan\u00a0Gubernur.<\/p>\n

\u201cmasing-masing terpisah.\u00a0Melalui forum terhormat ini, atas nama masyarakat Kikim Area kami memohon kepada ketua DPRD Sumsel dan anggota untuk memberikan dukungan dengan menerbitkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel,” ujar dia, saat audensi dengan Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, di ruang rapat pimpinan, Senin (15\/03\/2021).<\/p>\n

Menanggapi permohonan itu, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengungkapkan, bahwa tidak ada alasan bagi DPRD Sumsel\u00a0untuk\u00a0tidak mendorong terbentuknya DOB\u00a0Kabupaten Kikim Area.<\/p>\n

“Pastinya usulan pembentukan DOB Kikim Area tidak dilakukan ujuk-ujuk<\/i><\/em>, tetapi sudah melalui pengkajian yang matang dengan melibatkan para tokoh Kikim Area di semua daerah,” ungkap dia.<\/p>\n

Anita meyakinkan, pihaknya\u00a0akan melibatkan seluruh fraksi dan anggota DPRD Sumsel untuk membahas persoalan pembentukan DOB Kikim Area.<\/p>\n

\u201cTerkait UU no 23\/2014 tentang pemerintahan daerah, maka DPRD Sumsel akan mensinergikan hal ini dengan gubernur Sumsel.\u00a0Semoga DOB ini segera terwujud demi kemaslahatan rakyat,” jelas dia.<\/p>\n

Kikim Area merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat, yang luas wilayahnya\u00a01.494,41 km,\u00a0yang terdiri atas 89 desa dari\u00a05 kecamatan, yakni\u00a0Kecamatan\u00a0Kikim timur, Kikim tengah, Kikim barat, Kikim selatan, dan kecamatan Pseksu.<\/p>\n

Jumlah penduduknya sekitar\u00a0102.160 jiwa, dan memiliki sumber daya alam seperti\u00a0batubara, minyak dan gas bumi.<\/p>\n

Pembentukan DOB Kikim Area ini sendiri dideklarasikan pada 16 September 2004. Berlanjut\u00a0pada tahun 2007 keluar keputusan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel tentang persetujuan pemekaran kabupaten Lahat.<\/p>\n

Dalam perjalanannya,\u00a0setelah syarat administrasi\u00a0lengkap, kemudian Presiden mengeluarkan surat presiden No 56\/Pres\/2013 tertanggal 27 Desember 2013 ditujukan kepada ketua DPR RI prihal 65 RUU CDOB termasuk Kikim Area yang akan dibahas oleh DPR RI periode 2014-2019.<\/p>\n

Sebelum pembahasan CDOB oleh DPR RI, keluarlah UU nomor 23\/2014 tentang Pemda yang mensyaratkan daerah pemekaran.\u00a0UU tersebut tetap memberi peluang pemekaran, dimana dalam Pasal 37 huruf b angka 3 Persetujuan Bersama\u00a0 DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan Kabupaten\/Kota yang akan dibentuk.(aha)<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PALEMBANG, fornews.co-Presidium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kikim Area\u00a0mendatangi DPRD Sumsel meminta dukungan menerbitkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel. Ketua Presidium CDP DOB Kikim Area, Chozali Hanan\u00a0mengatakan, surat dukungan yang dibutuhkan mereka saat ini dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi dan\u00a0Gubernur. \u201cmasing-masing terpisah.\u00a0Melalui forum terhormat ini, atas nama masyarakat Kikim Area kami memohon kepada […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":67576,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":""},"categories":[16],"tags":[20822,15244,15245],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/fornews.co\/news\/inline\/2021\/03\/Ketua-DPRD-Sumsel-Anita_DOB.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8t7XB-hzV","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67575"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67575"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67575\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67577,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67575\/revisions\/67577"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/67576"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67575"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67575"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67575"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}