{"id":80870,"date":"2022-12-27T17:25:24","date_gmt":"2022-12-27T10:25:24","guid":{"rendered":"https:\/\/fornews.co\/news\/?p=80870"},"modified":"2022-12-27T21:27:04","modified_gmt":"2022-12-27T14:27:04","slug":"catatan-akhir-tahun-ifsoc-ini-tujuh-lanskap-fintech-dan-perkembangan-ekonomi-digital-sepanjang-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fornews.co\/news\/catatan-akhir-tahun-ifsoc-ini-tujuh-lanskap-fintech-dan-perkembangan-ekonomi-digital-sepanjang-2022\/","title":{"rendered":"Catatan Akhir Tahun IFSOC: Ini Tujuh Lanskap Fintech dan Perkembangan Ekonomi Digital Sepanjang 2022"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, fornews.co \u2013 <\/strong>Kinerja sektor fintech<\/em> dan ekonomi digital selama tahun 2022 tumbuh positif hingga 22% dan mengambil peran yang krusial dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.<\/p>\n

Indonesia Fintech Society (IFSOC) yang mengapresiasi kinerja positif tersebut, menyatakan tahun 2022 menjadi momentum optimisme terhadap sektor ekonomi digital.<\/p>\n

Geliat ekonomi global pasca pandemi telah mendorong transformasi yang fundamental di berbagai sektor ekonomi digital. Prospek besar ekonomi digital disambut dengan diterbitkannya berbagai regulasi yang akan berperan sebagai fondasi kebijakan pengembangan fintech dan ekonomi digital ke depan.<\/p>\n

Ketua Steering Committee IFSOC, Rudiantara menyatakan, IFSOC mencatat ada tujuh hal yang perlu dicermati dalam lanskap fintech<\/em> dan perkembangan ekonomi digital sepanjang tahun 2022.<\/p>\n

    \n
  1. Kemajuan dalam pelindungan data pribadi di Indonesia<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    IFSOC mengapresiasi pemerintah dan DPR atas pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Penerbitan UU PDP diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemrosesan data pribadi, serta membangun kepercayaan publik pada layanan digital.<\/p>\n

    \u201cBahwa pengaturan pelaksana UU PDP yang akan disusun nantinya harus mengedepankan aspek tingkat kepatuhan bagi pihak yang memproses data pribadi,\u201d ujar dia, Selasa (27\/12\/2022).<\/p>\n

    Terhadap Lembaga Penyelenggara Data Pribadi, Rudiantara menyoroti, seperti yang diamanatkan UU PDP, harus mampu mengawal implementasi UU PDP dengan skema pengawasan yang mendorong kepatuhan pengendali data.<\/p>\n

    \u201cUU PDP membawa Indonesia pada era baru tata kelola data pribadi. Penyusunan peraturan turunan UU PDP ke depan harus diarahkan untuk meningkatkan mitigasi dan kepatuhan pelindungan data pribadi dibandingkan dengan hanya berfokus pada pemberian sanksi,\u201d ungkap dia.<\/p>\n

      \n
    1. QRIS Antarnegara menjembatani UMKM dengan wisatawan mancanegara <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Rudiantara menjelaskan, Bank Indonesia terus melakukan perluasan inovasi QRIS yang merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, salah satunya melalui implementasi QRIS Antarnegara.<\/p>\n

      \u201cInisiatif ini sudah diimplementasikan bersama Thailand, dan akan diperluas dengan beberapa negara lainnya di ASEAN. Selain itu, inisiatif ini menggunakan skema Local Currency Settlement (LCS) dimana transaksi antarnegara tidak lagi bergantung terhadap kurs US dollar,\u201d jelas dia.<\/p>\n

      Sementara, Steering Committee IFSOC, Dyah NK Makhijani menuturkan, inisiatif QRIS Antarnegara berpotensi mendorong sektor pariwisata dari aspek sistem pembayaran, dengan menghubungkan UMKM dan ekonomi kreatif dengan sekitar 6,2 juta (BPS) wisata mancanegara ASEAN yang datang ke Indonesia, namun hal tersebut harus perlu didukung dengan edukasi dan sosialisasi yang masif baik untuk turis asing maupun merchant QRIS di Indonesia.<\/p>\n

      \u201cDiharapkan inisiatif ini dapat terintegrasi dengan program K\/L lain terkait pariwisata sehingga QRIS bisa menjadi kanal pembayaran digital turis wisata mancanegara secara end-to-end<\/em>, mulai dari transportasi, hotel, hingga kuliner,\u201d tutur mantan Asisten Gubernur Bank Indonesia itu.<\/p>\n

        \n
      1. terbukanya peluang kolaborasi yang lebih luas antara bank dan fintech <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Kolaborasi penyaluran dana perbankan melalui fintech lending terus meningkat dan mendominasi selama tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan proporsi outstanding<\/em> pinjaman fintech lending<\/em> kategori lender perbankan dalam negeri mencapai kontribusi tertinggi 46% pada bulan Oktober 2022.<\/p>\n

        Dyah melanjutkan, kolaborasi itu sejalan dengan upaya Bank dalam memenuhi kewajiban penyaluran modal untuk UMKM paling sedikit 20% pada tahun 2022 dan secara bertahap meningkat menjadi 25% di tahun depan.<\/p>\n

        Dalam upaya mendorong perkembangan sektor keuangan digital, selama tahun 2022, sambung Dyah, telah diterbitkan dua peraturan UU PPSK dan POJK 22\/2022 yang diharapkan dapat mempermudah inovasi melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan penyertaan modal Bank terhadap fintech<\/em>.<\/p>\n

        \u201cIFSOC mengapresiasi upaya pemerintah dan OJK dalam hal pembuatan peraturan yang memfasilitasi kemudahan sinergi antara bank dengan fintech<\/em> yang diharapkan akan membuka peluang kolaborasi lebih luas dan meningkatkan penetrasi layanan keuangan ke seluruh segmen masyarakat\u201d tutur dia.<\/p>\n

          \n
        1. upaya kolaboratif berhasil meningkatkan trust terhadap P2P lending <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Penyaluran P2P lending terus bertumbuh hingga mencapai Rp 18,7 triliun pada bulan Oktober 2022. Di sisi lain, penurunan signifikan pinjol ilegal yang ditutup mengindikasikan semakin kuatnya upaya pencegahan aktivitas pinjol ilegal di Indonesia.<\/p>\n

          Steering Committee IFSOC, Hendri Saparini mengatakan, upaya kolaboratif pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kredibilitas P2P lending patut diapresiasi.<\/p>\n

          Ekonom senior ini menyoroti terkait peningkatan kredit tidak lancar dan kredit macet, Hendri Saparini menekankan perlunya penguatan manajemen risiko untuk menjaga kualitas pinjaman.<\/p>\n

          \u201cKolaborasi lebih dalam di area peningkatan kualitas risiko kredit dan peningkatan literasi masyarakat perlu didorong secara masif, misalnya dengan sektor jasa keuangan lainnya seperti BPR dan BPD\u201d kata dia.<\/p>\n

            \n
          1. industri startup Indonesia masuk ke babak baru <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            Meskipun nilai pendanaan startup fintech di Indonesia meningkat 8,4% pada tahun 2022, akan tetapi jumlah deals menurun 28% (UOB, 2022). Kondisi inflasi dan ekonomi global mendorong investor menjadi lebih selektif dalam mendanai startup<\/em>, dengan fokus pada profitabilitas dibandingkan growth<\/em>.<\/p>\n

            Kondisi ini, menyebabkan startup kerap kali melakukan efisiensi dan optimisasi biaya dalam mempersiapkan cash flow <\/em>untuk memperpanjang runaway<\/em>.<\/p>\n

            Hanya saja, ujar Hendri, kondisi ini tidak bisa sepenuhnya dipandang negatif. Hal ini dikarenakan fenomena ini merupakan siklus yang berdampak transformatif pada ekosistem startup di Indonesia.<\/p>\n

            \u201cTahun ini ekosistem startup fintech<\/em> mengalami transformasi yang mendorong penyesuaian terhadap model bisnis yang commercially viable<\/em>. Perubahan ini mendorong iklim persaingan perusahaan fintech startup menjadi lebih sehat dan inovatif,\u201d ujar dia.<\/p>\n

              \n
            1. edukasi dan penindakan tegas kunci dalam memberantas investasi ilegal<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

              Praktik investasi ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengembangan sektor keuangan digital di Indonesia.Data yang dirilis Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang tahun 2022, total kerugian akibat praktik investasi ilegal mencapai Rp109 triliun, atau meningkat 44 kali dari total tahun sebelumnya.<\/p>\n

              Steering Committee IFSOC, Tirta Segara menerangkan, pada sektor keuangan nasional, terdapat ruang rentan sebagai akibat masih lebarnya jurang inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.<\/p>\n

              Seiring mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi yang masif, kata dia, perlindungan konsumen dan penindakan tegas sebagai upaya mitigasi juga sangat dibutuhkan untuk menutup kemungkinan kerugian yang lebih besar.<\/p>\n

              \u201cBidang pengawasan, koordinasi antar otoritas serta lembaga perlu terus dijaga, dan kolaborasi dengan industri perlu terus didorong untuk edukasi secara masif, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi\u201d terang Anggota Dewan Komisioner OJK 2017-2022 itu.<\/p>\n

                \n
              1. UU PPSK hadir sebagai payung hukum pengembangan fintech <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                IFSOC berpandangan bahwa penerbitan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah menjawab permasalahan relevansi regulasi di sektor keuangan sebagai dampak perkembangan teknologi.<\/p>\n

                IFSOC mengapresiasi penerbitan UU PPSK yang telah menyediakan payung hukum yang mengedepankan pendekatan principle-based, adaptif dan integratif, serta memberikan jaminan independensi otoritas-otoritas di sektor keuangan.<\/p>\n

                Khususnya terkait aset kripto, UU PPSK telah memberikan pengaturan yang fundamental dengan penguatan kerangka pengawasan dan perlindungan konsumen.<\/p>\n

                \u201cUU PPSK telah memberikan kepastian hukum pada pengembangan fintech ke depan, dengan diakuinya klaster fintech sebagai salah satu pilar dalam sektor keuangan di Indonesia\u201d tandas Tirta. (aha)<\/p>\n

                 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                JAKARTA, fornews.co \u2013 Kinerja sektor fintech dan ekonomi digital selama tahun 2022 tumbuh positif hingga 22% dan mengambil peran yang krusial dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Indonesia Fintech Society (IFSOC) yang mengapresiasi kinerja positif tersebut, menyatakan tahun 2022 menjadi momentum optimisme terhadap sektor ekonomi digital. Geliat ekonomi global pasca pandemi telah mendorong transformasi yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":80871,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"spay_email":""},"categories":[48],"tags":[24563,11308,24562,24561,24565,24564],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/fornews.co\/news\/inline\/2022\/12\/ilustrasi-fintech.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8t7XB-l2m","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80870"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=80870"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80870\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":80872,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/80870\/revisions\/80872"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/80871"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=80870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=80870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=80870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}