{"id":9238,"date":"2017-05-10T21:07:22","date_gmt":"2017-05-10T14:07:22","guid":{"rendered":"http:\/\/fornews.co\/news\/?p=9238"},"modified":"2017-05-10T21:07:22","modified_gmt":"2017-05-10T14:07:22","slug":"pemkab-muba-godok-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-kurang-mampu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fornews.co\/news\/pemkab-muba-godok-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-kurang-mampu\/","title":{"rendered":"Pemkab Muba Godok Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu"},"content":{"rendered":"

 <\/p>\n

\"\"
Asisten III Setda Muba, Ibnu Saad saat memimpin Rapat Koorsinasi penggodokan Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat kurang mampu di Ruang Randik Setda Muba, Rabu (10\/05).<\/figcaption><\/figure>\n

SEKAYU, fornews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), tengah menggodok bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini, agar haknya tidak diabaikan pada saat menghadapi proses hukum.<\/p>\n

Kepala Bagian Hukum Setda Muba, Dicky Meiriando SSTP MH mengatakan, selaku leading sektor program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, pihaknya harus memiliki basis data yang valid serta update, dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sehingga program tersebut dapat berjalan tepat sasaran.<\/p>\n

“Kami sedang menggali sumber data yang akan digunakan nanti, hal ini untuk memastikan, agar jangkauan program ini terarah dan tepat sasaran,” ujarnya usai menggelar Rapat Koordinasi penentuan data kemiskinan yang akan digunakan sebagai basis data pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat kurang mampu, di Ruang Rapat Randik Setda Muba, Rabu (10\/05).<\/p>\n

Dicky menjelaskan, data yang telah dimiliki oleh Bagian Hukum Setda Muba, yakni basis data terpadu tahun 2015 dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Muba, berupa data BNBA (By Name By Adress). Dimana dalam data tersebut terdapat empat kategori Desil, yakni Desil 1 : merupakan rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia, Desil 2 : 11% – 20%, Desil 3 : 21% – 30% dan Desil 4 rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 31% – 40% terendah di Indonesia, tidak hanya sampai disini, kedepan, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pihak terkait, agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.<\/p>\n

“Tidak hanya sampai di sini. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak DPRF Muba, ke komisi yang berkaitan dengan program ini, guna memastikan langkah yang akan dilakukan demi suksesnya program ini,” terangnya.<\/p>\n

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Muba, Drs H M Sayuti MSi mengatakan, terkait penentuan data kemiskinan yang akan digunakan sebagai basis data pemberian bantuan hukum bagi masyarkat miskin, pihaknya memiliki data masyarakat miskin melalui pendataan yang dilakukan oleh Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial Muba.<\/p>\n

Asisten III Setda Muba, Ibnu Saad mengungkapkan, untuk peneriman bantuan hukum berdasarkan basis data terpadu tahun 2015 dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Muba, dengan menggunakan Desil 1 : rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia, serta validasi data dari dinas instansi terkait.<\/p>\n

“Melalui program ini, mudah-mudahan data permasalahan hukum di Muba, menurun. Program ini merupakan salah satu langkah untuk menjadikan kabupaten yang taat hukum,” tandasnya. (cak)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  SEKAYU, fornews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), tengah menggodok bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini, agar haknya tidak diabaikan pada saat menghadapi proses hukum. Kepala Bagian Hukum Setda Muba, Dicky Meiriando SSTP MH mengatakan, selaku leading sektor program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, pihaknya harus memiliki basis data […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":9240,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"spay_email":""},"categories":[15],"tags":[9,59],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/fornews.co\/news\/inline\/2017\/05\/IMG-20170510-WA0033.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8t7XB-2p0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9238"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9238"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9238\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9241,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9238\/revisions\/9241"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9240"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fornews.co\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}