JAKARTA, fornews.co — Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menunjukkan percepatan akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menegaskan bahwa listrik telah menjadi bagian dari agenda keadilan sosial, bukan hanya infrastruktur.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut hingga pertengahan Maret 2026, lebih dari 220 ribu rumah tangga telah teraliri listrik dan melampaui target pemerintah. Program ini ditargetkan selesai pada akhir bulan.
“Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses listrik, sehingga seluruh warga dapat menikmati layanan energi yang adil, layak, dan merata,” ujarnya.
Meski capaian meningkat tiap tahun, tantangan berikutnya adalah memastikan listrik memberi dampak nyata.
Akses energi perlu diikuti keterjangkauan biaya, pasokan yang stabil, serta pemanfaatan produktif bagi rumah tangga.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ahmad Amiruddin menyebut jumlah penerima berpotensi diperluas hingga dua kali lipat melalui penyesuaian anggaran.
Rencana tersebut menunjukkan arah kebijakan yang semakin agresif dalam menutup kesenjangan akses energi.
Namun, perlu diimbangi dengan strategi jangka panjang yang diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan, peningkatan literasi energi, serta dukungan bagi kegiatan ekonomi berbasis listrik.
“Ke depan, BPBL bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi bagian dari transformasi sosial,” ujarnya.
Listrik membuka pintu, tetapi perubahan nyata bergantung pada bagaimana energi itu digunakan untuk belajar, berproduksi, dan meningkatkan kualitas hidup.
