JAKARTA, fornews.co — Video penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), viral.
Penyerangan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi memunculkan pertanyaan besar tentang arah demokrasi Indonesia dan keselamatan warga yang memilih berdiri di garis depan advokasi hak asasi manusia.
Dilansir dari hukumonline.com Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menegaskan bahwa intimidasi yang menimpa Andrie tidak akan menghentikan kerja advokasi yang telah dibangun organisasi itu selama hampir tiga dekade.
Menurutnya, kekerasan terhadap pembela HAM tidak dapat dipandang sebagai insiden terpisah, tetapi sebagai gejala dari menyempitnya ruang kebebasan sipil.
Bagi Dimas, penyelesaian kasus ini menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam melindungi warga yang menyuarakan kritik.
Pihaknya mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat, transparan, dan berbasis bukti ilmiah untuk menemukan pelaku serta aktor yang berada di balik serangan tersebut.
Kritik serupa datang dari Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang mengingatkan bahwa serangan terhadap Andrie bukan peristiwa yang muncul tiba-tiba.
Dalam beberapa tahun terakhir, Andrie aktif menyoroti isu militer dan mengajukan pengujian hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Konstitusi.
Satu hari sebelum kejadian, Andrie bahkan merekam sebuah siniar yang membahas dinamika militer dalam politik nasional.
Meski demikian, masyarakat sipil memilih tidak tergesa-gesa menuding pihak tertentu. Bagi Usman, penyelidikan yang kredibel harus mengungkap fakta secara menyeluruh, bukan mengandalkan spekulasi.
Ia juga menyoroti bahwa teror terhadap aktivis kerap muncul di tengah ketegangan politik tingkat elite.
Dalam situasi seperti itu, kelompok masyarakat sipil sering kali menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
Sejarah panjang KontraS menunjukkan bahwa tekanan terhadap organisasi pembela HAM bukan hal baru.
Sejak berdiri pada akhir 1990-an, kantor organisasi tersebut beberapa kali menjadi target serangan. Salah satu peristiwa paling mengguncang adalah pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib, yang hingga kini masih menjadi simbol perjuangan melawan impunitas.
Di tengah situasi ini, suara dari kalangan akademisi juga menguat. Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, menilai serangan terhadap Andrie menyentuh persoalan yang lebih luas terhadap posisi generasi muda dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar di Indonesia kerap digerakkan oleh kaum muda.
Namun, penangkapan ratusan mahasiswa setelah demonstrasi besar pada Agustus 2025 serta kekerasan terhadap aktivis muda menunjukkan adanya ketegangan antara semangat partisipasi generasi baru dengan respons kekuasaan.
“Tekanan terhadap anak muda tidak akan menghentikan energi perubahan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai serangan terhadap Andrie merupakan ancaman langsung terhadap seluruh jaringan masyarakat sipil mulai dari aktivis lingkungan hingga pegiat antikorupsi.
Isnur mengingatkan bahwa pola kekerasan terhadap pembela HAM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan metode yang semakin brutal.
Kasus serangan terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan masih menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan terhadap penegak integritas negara dapat berakhir tanpa pengungkapan menyeluruh terhadap dalang di baliknya.
Belajar dari pengalaman itu, koalisi masyarakat sipil membentuk tim pemantau independen untuk mengawasi proses penyelidikan polisi dalam kasus Andrie.
Tujuannya memastikan penyidikan berjalan transparan, profesional, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Isnur juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemulihan korban.
Perawatan medis bagi Andrie harus dijamin hingga pulih sepenuhnya, termasuk jika memerlukan pengobatan lanjutan di fasilitas kesehatan terbaik.
Namun bagi banyak pihak, persoalan ini tidak berhenti pada proses hukum semata. Serangan terhadap pembela HAM menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan sipil membutuhkan langkah yang lebih sistematis.
Apa langkah yang lebih sistematis itu? Disebut reformasi institusi keamanan, akuntabilitas penegakan hukum, serta penguatan perlindungan bagi aktivis, jurnalis, dan mahasiswa.
Peristiwa yang menimpa Andrie Yunus akhirnya menjadi pengingat penting bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu dan lembaga formal, tetapi juga dari keberanian negara menjaga keselamatan mereka yang berani mengkritik kekuasaan.
Ketika suara kritis dapat diserang dengan kekerasan, masa depan kebebasan sipil menjadi taruhan yang tidak kecil.
