JAKARTA, fornews.co — Tanpa distribusi bahan bakar yang stabil, mobilitas jutaan orang selama Lebaran dapat terganggu.
Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah tidak hanya memperhatikan kelancaran arus mudik, tetapi juga pada satu aspek yang sering luput dari sorotan masyarakat terhadap keinginan pasokan energi.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Jum’at, 13 Maret 2026.
Bahlil menyebut cadangan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) berada dalam kondisi terkendali untuk menangani gangguan konsumsi pada periode Lebaran.
“Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG dalam kondisi aman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu, 14 Maret.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan stok berbagai jenis bahan bakar berada di atas ambang batas operasional.
Cadangan BBM jenis RON 90 tercatat mampu menopang kebutuhan sekitar 24 hari. Untuk RON 92 mencapai sekitar 28 hari, sedangkan RON 98 berada di kisaran 31 hari.
Pada kelompok bahan bakar diesel, stok solar subsidi tercatat sekira 16,4 hari, sementara solar dengan spesifikasi CN 53 mencapai sekira 46 hari.
Sedangkan cadangan avtur, yang menopang aktivitas penerbangan, berada pada kisaran 38 hari.
Menariknya, pasokan solar dinilai relatif lebih stabil karena seluruh produksinya berasal dari kilang dalam negeri.
Hal itu menunjukkan bagaimana kapasitas produksi domestik memainkan peran penting dalam meredam tekanan dari pasar global.
Salah satu faktor yang memperkuat posisi tersebut adalah mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur di awal tahun 2026.
Modernisasi kilang meningkatkan kemampuan produksi nasional dan memberi ruang lebih besar bagi pengolahan minyak dalam negeri.
Pemerintah mengatakan proyek tersebut mampu menekan impor bensin hingga sekitar 5,5 juta ton per tahun dan mengurangi kebutuhan impor solar sekitar 3,5 juta ton.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki struktur ketahanan energi Indonesia yang selama bertahun-tahun bergantung pada pasokan luar negeri.
Namun, tantangannya belum sepenuhnya selesai. Untuk LPG, ketergantungan terhadap impor masih cukup tinggi. Sekira 70 hingga 72 persen pasokan berasal dari Amerika Serikat, dan 20 persen dari kawasan Timur Tengah. Sementara sisanya dipenuhi oleh beberapa negara lain.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat pemerintah mulai memperluas sumber pasokan agar distribusi LPG tetap terjaga. Dalam waktu dekat, dua kargo LPG dari Australia tiba sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber energi.
Langkah tersebut menampilkan bagaimana kebijakan energi kini bergerak dengan pendekatan yang lebih adaptif.
Ketahanan pasokan tidak hanya ditentukan oleh jumlah cadangan, tetapi juga oleh kemampuan negara yang mengelola risiko global dan memperluas pasokan jaringan.
Ke depan, pemerintah menempatkan pembangunan kilang sebagai agenda strategis. Hal ini sederhana namun berdampak besar untuk meningkatkan produksi bahan bakar dalam negeri sehingga impor dapat ditekan.
Menurut Bahlil, kebutuhan impor saat ini terutama berasal dari selisih antara kebutuhan minyak mentah nasional dan kemampuan produksi domestik.
“Jika kapasitas produksi minyak mentah meningkat hingga mendekati target 1,6 juta barel per hari, ruang impor dapat semakin dipersempit,” katanya.
Dalam konteks itu, momentum Lebaran menjadi pengingat bahwa energi bukan hanya soal distribusi bahan bakar di SPBU atau ketersediaan gas di dapur rumah tangga.
Hal itu juga berkaitan dengan arah kebijakan jangka panjang, apakah Indonesia mampu membangun sistem energi yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global.
Dengan cadangan yang terjaga dan strategi diversifikasi pasokan yang terus menerus, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dan merayakan Idulfitri dengan tenang.
“Namun di balik kesiapan jangka pendek tersebut, pekerjaan besar kemandirian menuju energi masih terus berlangsung,” tutupnya.
