JAKARTA, fornews.co — Lebaran tahun ini pemerintah memperkirakan akan terjadi pergerakan 143,91 juta orang setara dengan 50,60 persen populasi Indonesia.
Pemerintah mulai memandang arus mudik Idulfitri sebagai cermin besar mobilitas nasional yang menuntut pembenahan tata kelola transportasi.
“Angka ini memang menurun 1,75 persen dibandingkan survei pada tahun 2025 sekira 146 juta,” ucap Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Jum’at, 13 Maret.
Namun demikian, sambungnya, pada realisasi tahun 2025 justru mencapai 154 juta. Artinya mobilitas masyarakat pada masa lebaran cenderung melampaui angka survei.
Menjelang Lebaran 2026, negara menyiapkan serangkaian langkah untuk memastikan jutaan perjalanan berlangsung aman, tertib, dan nyaman, sambil menata ulang cara publik bergerak dari kota menuju kampung halaman.
Dalam Sidang Kabinet itu, Menteri Dudy, menyampaikan meski secara statistik sedikit lebih rendah dibanding estimasi tahun sebelumnya, pemerintah tidak melihatnya sebagai indikator penurunan mobilitas.
Pengalaman 2025 menunjukkan kenyataan di lapangan dapat melampaui perhitungan awal. Saat itu, survei memperkirakan sekitar 146 juta perjalanan, tetapi realisasi mencapai sekitar 154 juta orang.
Fenomena ini menandakan mobilitas Lebaran memiliki dinamika tersendiri yang kerap bergerak melampaui proyeksi administratif.
Gambaran tersebut memperlihatkan satu hal penting bahwa mudik adalah arus sosial raksasa yang sulit sepenuhnya diprediksi oleh angka survei.
Sebab, mudik bergerak mengikuti kondisi ekonomi, ketersediaan transportasi, dan keputusan keluarga yang kerap baru diambil menjelang hari keberangkatan.
Dalam lanskap mobilitas tersebut, kendaraan pribadi masih memegang peran dominan. Diperkirakan sekitar 76,24 juta orang akan melakukan perjalanan menggunakan mobil pribadi, diikuti sepeda motor dan bus.
Dominasi kendaraan individu itu memperlihatkan tantangan klasik sistem transportasi nasional terhadap ketergantungan tinggi pada moda jalan raya.
Sejumlah simpul perjalanan diprediksi menjadi titik tekanan utama arus mudik. Bandara internasional terbesar di Indonesia, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, diperkirakan kembali menjadi gerbang udara tersibuk.
Di sektor penyeberangan, jalur Merak–Bakauheni Ferry Crossing tetap menjadi koridor vital yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra.
Sementara di jalur kereta, Stasiun Pasar Senen diperkirakan menjadi salah satu titik keberangkatan terpadat, bersama Terminal Terpadu Pulo Gebang di sektor transportasi darat.
Untuk merespons lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah menyiapkan armada dalam skala besar sekira 31 ribu bus, 840 kapal laut, 254 kapal penyeberangan, 372 pesawat, serta 3.687 rangkaian kereta api.
Kapasitas tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi instrumen pengaturan arus agar distribusi perjalanan lebih merata.
Selain penyediaan armada, pemerintah kembali menggelar program mudik gratis melalui jalur darat, laut, dan kereta api. Program ini ditargetkan melayani lebih dari 113 ribu penumpang serta mengangkut sekitar 12 ribu sepeda motor.
Upaya itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan di jalan raya, sekaligus memberi akses perjalanan yang lebih aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan tersebut juga menyentuh wilayah yang baru mengalami bencana alam di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pemerintah menilai dukungan mobilitas bagi warga di daerah terdampak menjadi bagian dari pemulihan sosial setelah krisis.
Di sisi keamanan, pengelolaan arus perjalanan dilakukan melalui Operasi Ketupat 2026 yang dikoordinasikan oleh Kepolisian.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan operasi tahun ini melibatkan sekira 161.243 personel gabungan dari berbagai instansi.
“Tentunya target kita adalah mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2025 kemarin, di mana 90,9 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan perjalanan di masa libur 2025,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Kapolri, target kami, target kita semua adalah bagaimana mempertahankan ataupun meningkatkan.
Pengamanan ini bukan hanya soal penjagaan lalu lintas, tetapi juga upaya menjaga kualitas layanan publik selama masa libur panjang.
Namun di balik angka dan logistik besar itu, mudik 2026 juga membuka ruang refleksi yang lebih luas.
Mobilitas ratusan juta orang setiap tahun menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial antara kota dan desa.
Hal itu mengingatkan bahwa sistem transportasi Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar mulai dari ketergantungan kendaraan pribadi hingga ketimpangan akses moda massal.
Karena itu, pengelolaan mudik semakin dipandang bukan hanya operasi tahunan, namun untuk memperbaiki ekosistem mobilitas nasional.
Dengan begitu dapat memperkuat transportasi publik, memperluas konektivitas antarpulau, serta memastikan perjalanan pulang kampung dapat berlangsung dengan lebih tertata di masa depan.
“Program mudik gratis kami juga berikan untuk daerah pascabencana di Sumatra meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Dudy.
