PALEMBANG, fornews.co – Pulau Sumatera kembali mengalami blackout (pemadaman listrik massal) lebih dari 24 jam, yang disebut PT PLN (Persero) akibat gangguan cuaca buruk pada jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 kilovolt (kV) Muara Bungo–Sungai Rumbai, Jambi, pada Jumat (22/5/2026) kemarin.
Kondisi blackout tersebut membuat kawasan Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, sebagian Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu dan Lampung menjadi gelap gulita, serta mengganggu aktivitas bisnis dan masyarakat.
Insiden ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan ketahanan infrastruktur kelistrikan yang selalu bergantung pada energi fosil. Situasi ini semakin ironis, mengingat pemadaman terjadi meski wilayah Sumatera sudah mengalami kelebihan daya listrik.
Karena, wilayah Sumut sudah surplus daya sebesar 60 persen, Sumbar 40 persen, Aceh 44 persen, Sumsel 104 persen dan Bengkulu surplus 120 persen. Hanya saja, di setiap terjadi gangguan, perusahaan negara ini hanya mampu meminta maaf pada publik.
Persoalannya, pemadaman listrik bukan hanya soal gelap beberapa jam lalu hidup kembali, tapi berdampak nyata dan luas bagi masyarakat. Jaringan komunikasi hilang, terganggunya layanan transportasi publik, berhentinya aktivitas pelaku usaha, gangguan pelayanan di rumah sakit dan fasilitas umum hingga menimbulkan korban jiwa.
Parahnya lagi, insiden blackout pada 22 Mei kemarin menimbulkan korban jiwa. Dua karyawan di satu toko aksesoris ponsel di Kabupaten Batubara, Sumut, ditemukan meninggal dunia dalam toko, pada Sabtu (23/5/2026). Keduanya diduga tewas akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat listrik padam.
Tak cuma di Batubara, korban jiwa juga jatuh di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dua pelajar tewas akibat keracunan asap mesin genset yang dinyalakan saat pemadaman massal terjadi.
Menilik dari sisi ekonomi, pemadaman listrik melumpuhkan aktivitas industri dan merugikan pelaku usaha. Kerugian terjadi karena hilangnya produktivitas secara drastis dalam hitungan jam. Pabrik berhenti beroperasi. Mesin pendingin mati. Hotel terganggu. ATM lumpuh. Kerugian ini bisa ditaksir hingga triliun rupiah.
Keterangan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumsel, nilai kerugian dunia usaha dari blackout imbas gangguan sistem transmisi SUTET 275 kV Lubuk Linggau-Lahat mencapai Rp2 triliun. Kerugian ini baru terjadi di Sumatera Selatan, belum di wilayah lain yang terdampak pemadaman.
Ini menjadi satu bukti, bila sistem kelistrikan terpusat yang mengandalkan pembangkit fosil skala besar sangat rapuh. Ketika satu titik transmisi utama rusak, seluruh pulau ikut lumpuh.
Merespons insiden dan kondisi ini, aliansi strategis organisasi masyarakat sipil di Pulau Sumatera yang konsentrasi pada isu energy yang tergabung pada Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), mendesak pemerintah segera menerapkan desentralisasi sistem kelistrikan dengan energi bersih berbasis potensi wilayah sebagai tulang punggung pembangkit.
Dengan sistem ini, jika terjadi gangguan jalur transmisi maupun pembangkit di satu wilayah, tidak akan mempengaruhi daerah lain. Kemudian, STuEB juga mendesak pemerintah dalam hal ini PT PLN, bertanggung jawab penuh mengganti seluruh kerugian ekonomi rakyat Sumatera yang timbul akibat blackout ini. terlebih, kejadian ini telah menimbulkan korban jiwa.
Menurut anggota STuEB dari Apel Green Aceh, Syukur Tadu, gelap yang mengurung Sumatera pada beberapa waktu terakhir bukan sekadar gangguan teknis kelistrikan. Bagi banyak warga, padamnya listrik menjadi simbol rapuhnya sistem energi yang selama ini bergantung pada jaringan besar dan sumber energi terpusat.
“Di Aceh, situasi ini kembali memunculkan pertanyaan lama, mengapa daerah yang kaya sumber daya alam masih harus bergantung pada pasokan energi dari luar wilayahnya? Di tengah ancaman krisis iklim, kerusakan hutan, dan ketidakpastian pasokan energi fosil, desakan menuju kemandirian energi berbasis masyarakat semakin menguat,” ujar dia, Senin (25/5/2026).
Momentum ini, kata Syukur, harus menjadi titik balik untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Potensi mikrohidro di kawasan pegunungan, energi surya di wilayah pesisir, hingga pengelolaan energi berbasis adat dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Ketergantungan terhadap sistem energi terpusat hanya akan memperbesar risiko krisis di masa depan, sementara masyarakat di akar rumput terus menjadi pihak yang paling terdampak,” kata dia.
Konsolidator STuEB, Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia meneruskan, pihak PT PLN sebenarnya menyadari sistem transmisi listrik yang digunakan saat ini rapuh dan tidak efektif.
Namun, sambung dia, sistem terpusat ini tetap dipertahankan demi kepentingan kontrol politik dan ekonomi. Sebagai kebutuhan vital dimana semua orang bergantung kepada listrik, melalui sistem ini pemerintah pusat dapat mengatur tata ekonomi nasional dan mengabaikan risiko fatalnya.
“Selain itu sistem ini juga menjadi peluang bagi beberapa kelompok pemodal untuk tetap mendirikan pembangkit listrik baru, padahal Sumatera sudah kelebihan daya,” ungkap dia.
Ali menilai, momentum blackout berulang ini semestinya jadi titik balik mewujudkan demokratisasi energi yaitu, mengalihkan sistem pengelolaan energi berbasis korporasi atau negara, ke sistem pengelolaan berbasis komunitas, hak kepemilikan, dan akses yang setara terhadap energi bersih, sekaligus menghentikan dominasi bahan bakar fosil.
Sementara, perwakilan Yayasan Anak Padi Lahat, Syahwan menjelaskan, bahwa kerusakan alam yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumsel akibat eksploitasi batubara, sangat merugikan warga di tingkat tapak. Kondisi ini membuat warga lokal menjadi tumbal dari energi kotor batubara.
Syahwan menyebut, pengerukan batubara membuat sungai tercemar tak bisa lagi diandalkan sebagai sumber air bersih,udara kotor bercampur debu dan abu, bahkan hasil pertanian pun merosot akibat turunnya kualitas lingkungan yang diderita petani di lingkar tambang.
“Warga lingkar tambang menjadi tumbal dari praktik industri ekstraktif, lingkungan rusak, dimiskinkan dan banyak dampak negatif lainnya dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan energi, tapi blackout Sumatera menjadi bukti eksploitasi batubara tak mampu menjadi solusi, karena itu hentikan operasional tambang batubara sekarang juga dan suntik mati PLTU,” jelas dia.
Deri Sopian dari Lembaga Tiga Beradik, Jambi meneruskan, bahwa hasil investigasi resmi memastikan Provinsi Jambi menjadi pusat penyebab lumpuhnya sistem kelistrikan yang memicu blackout di Sumatra sejak Jumat lalu. Kabel transmisi utama SUTET 275 kV putus total di wilayah Tempino (Muaro Jambi) dan jalur Muara Bungo.
“Kegagalan manajemen risiko cuaca di wilayah Jambi terbukti harus dibayar mahal oleh jutaan warga di Sumatra. Putusnya kabel transmisi SUTET di Muaro Jambi dan Muara Bungo menjadi bukti bahwa Jambi adalah titik lemah yang melumpuhkan urat nadi perekonomian regional” terang dia.
Perwakilan Sumsel Bersih, Boni Bangun menuturkan, bahwa ketergantungan pada energi kotor batubara dan sistem transmisi yang rapuh harus segera dihentikan. Masyarakat Sumsel sendiri telah berkali-kali menjadi saksi rapuhnya sistem kelistrikan.
“Energi bersih bukan lagi sekadar pilihan lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem ketenagalistrikan yang mandiri dan tidak mudah tumbang. Kami di Sumsel Bersih tidak akan tinggal diam melihat hak masyarakat atas akses energi yang andal terus terabaikan,” tutur dia.
Untuk diketahui, bahwa di sisi lain potensi energi bersih di Sumatera lebih dari mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah ini. Data menunjukkan Provinsi Bengkulu memiliki potensi mencapai 6.577,8 MW, hingga kini baru sekitar 259 MW (3,5%) yang termanfaatkan. Sumut, dilansir dari web Layanan Informasi dan Investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Lintas EBTKE) Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan sekitar 19 GW, terdiri dari energi minihidro dan mikrohidro mencapai 447 megawatt (MW) energi surya 8,84 GW energi angin atau bayu 37 MW.
Lalu di Jambi, data kementerian ESDM, potensi energi terbarukan mencapai 12,6 GW hingga 13,2 GW didominasi oleh energi surya dan hidro, di Sumsel mencapai 21 GW, di Aceh sebesar 3,619 GW bersumber dari tenaga air, panas bumi, biomassa, tenaga surya, dan bayu.
Untuk Provinsi Riau potensi energi terbarukan mencapai 5,9 GW, di Lampung mencapai 7,5 GW dan di Sumatera Barat mencapai 12,9 GW. Potensi energi terbarukan yang melimpah ini sayangnya masih dianaktirikan karena pemerintah sudah terjebak dalam rente oligarki batubara. (aha)
