JAKARTA, fornews.co — Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko D. Indarto menyebut penguatan konektivitas digital di Kalimantan Barat merupakan prioritas strategis nasional mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia.
Hal itu disampaikan dalam Rakor Peningkatan Konektivitas Internet di Kalbar, Kamis 13 November 2025.
“Konektivitas digital adalah bagian dari kedaulatan negara. Memperkuat jaringan di wilayah perbatasan berarti memperkuat keutuhan NKRI,” ujarnya.
Eko menyatakan bahwa pemerataan internet membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan industri telekomunikasi.
Ia menargetkan Kalbar dapat “terkoneksi penuh” demi memperkuat kedaulatan digital nasional.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Kalbar, Alfian, mengatakan bahwa distribusi infrastruktur digital menjadi fondasi pembangunan daerah.
Tantangan geografis, katanya, harus dijawab dengan percepatan pembangunan jaringan dari desa hingga kota.
Dalam rakor tersebut, sejumlah persoalan utama teridentifikasi: 351 lokasi blank spot, tertundanya 1.338 usulan BTS, 119 izin yang belum tuntas, serta kualitas broadband yang belum merata meski jaringan fiber optik telah mencapai 22.732 km. Selain itu, sekitar 500 desa/dusun masih belum teraliri listrik PLN.
Rakor menghasilkan beberapa langkah percepatan, termasuk penuntasan perizinan lahan, perbaikan sistem pelaporan blank spot melalui SIGNAL dan PASTI, serta optimalisasi pendanaan pembangunan BTS oleh Komdigi dan BAKTI.
Pemprov Kalbar juga diminta mempercepat sinkronisasi data dan penyelesaian izin di tingkat kabupaten/kota.
Kegiatan ini melibatkan Pemprov Kalbar, Kemenkomdigi, BAKTI, PLN, serta pelaku industri telekomunikasi, dan dihadiri perwakilan berbagai instansi pusat dan daerah.
