PALEMBANG, fornews.co-Money Politic atau politik uang kerap kali menjadi isu klasik yang muncul jelang pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilcaleg. Karena, politik uang ini jelas-jelas ada dan nyata, namun tidak banyak yang bisa ditangani penyelenggara, lantaran minimnya laporan dari masyarakat.
Menurut Caleg DPRD Sumsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaiful Padli, politik uang ini lebih disebabkan karena adanya calon legislatif (Caleg) yang tak memegang komitmen. Artinya, setelah terpilih, tak lagi mendatangi basis massa yang memilihnya.
“Legislator itu harus hadir di masyarakat, tidak hanya saat menjelang lima tahun sekali saat pemilihan. Jika itu tidak dilakukan, masyarakat akan menghukum dengan politik uang, artinya jika tidak ada uang tidak akan terpilih,” ungkap Syaiful Padli, saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) dan IKA Fisip Unsri tentang “Komitmen Politik Para Caleg Pasca Terpilih” di Aula DPRD Sumsel, Sabtu (30/03).
Syaiful yang masih duduk sebagai Anggota DPRD Sumsel itu mengatakan, masih banyak misi yang akan diperjuangkannya jika kembali terpilih, terutama masalah pengangguran, pendidikan dan kesehatan.
“Selama menjabat, apa yang saya lakukan, saya laporkan melalui media sosial, dan ini Alhamdulilah sangat bermanfaat dan berdampak positif di masyarakat. Ke depan, masih banyak PR bagi kita semua, khususnya di Kota Palembang, seperti masalah pengangguran, pendidikan dan kesehatan yang alokasi anggarannya belum memenuhi undang-undang. Pendidikan wajib dianggarkan 20 persen dari APBD, dan kesehatan 10 persen,” kata Caleg Dapil Sumsel 1.
Selain Syaiful Padli, hadir juga sebagai narasumber Caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Sarimuda, Caleg DPRD Kota Palembang Aryuda Perdana Kusuma, Pengamat Politik Unsri, Joko Siswanto dan dimoderatori Faturrahman. Ketiga caleg itu berkomitmen untuk tetap turun menyerap aspirasi masyarakat, jika terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg), 17 April mendatang.
Caleg DPR RI asal Partai NasDem, Sarimuda menyatakan, banyak program yang disiapkan untuk Sumsel jika terpilih pada Pemilu, 17 April mendatang. Dia itu juga komitmen untuk terjun langsung ke lapangan menyerap aspirasi dan permasalahan di masyarakat, untuk diemplementasikan saat penyusunan anggaran. “Anggota DPR itu harus betul-betul tahu apa yang diinginkan masyarakat. Jika saya terpilih nanti, akan kita petakan apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sumsel itu juga akan mendirikan rumah aspirasi di Sumsel, dan merekrut tenaga ahli yang berkompeten untuk menerima aspirasi masyarakat secara langsung, untuk kemudian diperjuangkan di Senayan.
“Dengan hadirnya rumah aspirasi ini juga, akan mengkompakkan anggota DPR RI asal Sumsel yang ada di Senayan. Rumah aspirasi ini juga bisa digunakan anggota DPR RI asal Sumsel lainnya untuk menyerap aspirasi massa mereka,” terang Caleg Dapil Sumsel 1 ini.
Sementara, Caleg DPRD Kota Palembang, Aryuda Perdana Kusuma menuturkan, tantangan terbesar dalam berkampanye di masyarakat adalah meyakinkan konstituen tentang komitmen, untuk terus menyerap aspirasi dan terjun langsung jika kelak terpilih.
“Ada stigma di masyarakat, jika sudah terpilih, caleg akan lupa dan tidak akan kembali lagi ke mereka. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk meyakinkan mereka, bahwa saya tidak seperti itu,” tuturnya.
Pengamat Politik Sumsel, Joko Siswanto menilai, Pileg tahun ini kalah tenar dari pemilihan presiden (Pilpres), akibatnya caleg kalah pamor dari capres dan cawapres. “Saya melihat peran dan fungsi yang dimainkan parpol tidak begitu menonjol, karena ada beberapa hal, perannya yang tidak bisa diambil oleh parpol, dan malah diambil alih ormas,” katanya.
Rektor Universitas Taman Siswa itu menambahkan, bahwa caleg yang maju harus bisa menggabungkan kepentingan individu, parpol dan masyarakat. “Politik itu seni merajut kepentingan-kepentingan. Nah, jangan sampai caleg itu, salah satu kepentingannya saja yang menonjol,” tandasnya.(tul)
