PALEMBANG, fornews.co-Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel melihat adanya dugaan pelanggaran penggelembungan suara di Kabupaten Empat Lawang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Dampak dari penggelembungan suara tersebut, membuat kursi PKS untuk DPR RI dan DPRD Sumsel terancam hilang.
Kepala Bidang (Kabid) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPW PKS Sumsel, Aulia Rahman menyatakan, bahwa pelanggaran di KPUD Empat Lawang itu terjadi saat penghitungan hasil rekapitulasi, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
Saksi PKS sendiri sudah menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi itu, namun tidak terakomodir.
“Pelanggaran terjadi karena adanya selisih antara C1, DA1 baik yang dimiliki saksi dengan apa yang disampaikan KPUD, saksi kami telah menyampaikan keberatan kepada KPUD namun tidak mengakomodir, hanya menulis di formulir keberatan. Padahal harusnya diakomodir, verifikasi dengan C1 plano atau DA1 plano. Namun tidak dilakukan oleh KPUD Empat Lawang,” ujarnya, di kantor PKS Sumsel, Senin (06/05).
Aulia mengungkapkan, atas pelanggaran tersebut, perolehan suara PKS melorot, yang awalnya di Sumsel 2 untuk pemilihan DPR RI berada diurutan ke 7 atas nama Ustad Ikbal Romzi dari 9 kursi yang diperebutkan, kini hampir hilang terancam kursi yang didapatkan PKS tersebut. Kemudian untuk dapil 7 DPRD Sumsel, PKS juga kehilangan kursi. semua akibat pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Empat Lawang.
“Hari ini juga kami sampaikan langsung pelanggaran ke Bawaslu Sumsel dan Bawaslu mesti mengambil tindakan tegas. Yakni Dldengan cara mengambil alih penghitungan suara ke KPU Sumsel. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi interpensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini. Kami dengan tegas meminta penghentian penghitungan di KPUD Empat Lawang dan dipindahkan atau diambil alih oleh KPUD Sumsel,” tegasnya.
Sementara, Ketua Bappilu PKS Sumsel, Syaiful Fadli mengatakan, bahwa jangan ada tindakan yang bisa mencederai demokrasi kita. Ini justru terjadi ad dugaan penggelembungan suara pascapencoblosan di Kabupaten Empat Lawang, yang dilakukan oleh partai dan caleg tertentu.
“Kebetulan korbannya adalah PKS. Ini juga kami baru dapat kabar dari Banyuasin, suara yang sudah dimiliki caleg kami juga hampir hilang dan ini juga akan kami laporkan ke Bawaslu. Kami akan turun ke Bawaslu untuk memberi dukungan moral agar menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak ada respon maka kami bersama kader kader mendatangi Bawaslu,” katanya.
Syaiful Padli menuturkan, pihaknya juga mendengar informasi bahwa penyelenggara pemilu di Empat Lawang ada yang kondisikan. Tapi sekali lagi, pihaknya berharap jangan ada kecurangan, interpensi dan berlangsunglah secara fair saat penghitungan suara terjadi.
“Bawaslu Sumsel kami minta menindaklanjuti laporan dengan bukti yang kami miliki. Penambahan ke Partai tertentu membuat kami kehilangan kursi. Terdapat dugaan kuat interpensi juga dari penguasa setempat,” tuturnya.
Ketua DPW PKS Sumsel, Muhammad Toha mengimbau, agar pihak terkait segera menindaklanjuti laporan yang pihaknya layangkan. “Segera diproses, jangan tidak diakomodir,” tandasnya.(tul)
