JAKARTA, fornews.co — Ledakan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia memperlihatkan satu kenyataan yang tak bisa dihindari mengetahui teknologi berkembang lebih cepat dibanding kesiapan tata kelolanya.
Mengetahui hal tersebut, pemerintah mulai menggeser pendekatan dari sekadar mendorong adopsi menuju penataan yang lebih ketat, reflektif, dan berorientasi jangka panjang.
Dalam forum Leadership Awareness Data & AI Governance di Jakarta Selatan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menegaskan bahwa AI kini bukan lagi horizon masa depan, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian yang membentuk cara masyarakat bekerja, berinteraksi, dan memproduksi pengetahuan.
“Transformasi digital bergerak dengan kecepatan eksponensial dan pemanfaatan data serta kecerdasan artifisial bukan lagi wacana, tetapi sesuatu yang kita hadapi setiap hari,” ujarnya.
Apa yang disampaikan Nezar menjadi hal penting dalam cara negara memandang AI—bukan hanya sebagai peluang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang yang penuh konsekuensi sosial dan politik.
Salah satu tekanan terbesar muncul dari maraknya AI generatif yang menghasilkan konten semakin sulit dibedakan dari karya manusia.
Fenomena yang dikenal sebagai synthetic reality ini memperluas risiko disinformasi dan mengaburkan batas antara fakta dan fabrikasi.
Nezar mengingatkan bahwa kualitas informasi publik kini berada dalam titik rawan.
“Makin lama makin halus, dan kadang kita sulit membedakan apakah ini dibuat oleh manusia atau mesin,” ujarnya.
Kondisi ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyentuh fondasi kepercayaan dalam masyarakat digital.
Ketika kebenaran menjadi ambigu, ruang publik berpotensi dipenuhi narasi yang tidak terverifikasi, memperlemah demokrasi dan memperumit pengambilan keputusan kolektif.
Di tengah kompleksitas tersebut, pemerintah menegaskan posisi normatif bahwa AI harus tetap berada dalam kendali manusia.
Teknologi ini dipandang sebagai alat untuk memperkuat kapasitas manusia, bukan mengambil alih peran strategis dalam pengambilan keputusan.
“Artificial intelligence harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan, bukan pengganti peran manusia,” tegas Nezar.
Kenyataan ini membuka perdebatan lebih luas tentang batas otomatisasi. Sejauh mana keputusan dapat didelegasikan ke mesin? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika sistem berbasis AI menghasilkan dampak yang merugikan?
Keamanan Siber dan Kedaulatan Data
Peningkatan konektivitas digital juga membawa konsekuensi lain, misalnya, meningkatnya kerentanan terhadap serangan siber.
Bahkan Infrastruktur digital yang saling terhubung menciptakan ekosistem yang efisien, tetapi sekaligus rentan terhadap eksploitasi.
“Kita tidak mungkin mendesain platform digital tanpa memperhitungkan keamanan. Dunia yang semakin terkoneksi tidak menyisakan ruang yang benar-benar aman,” ujar Nezar.
Isu ini berkaitan langsung dengan kedaulatan data siapa yang mengontrol, mengakses, dan memanfaatkan data dalam skala besar.
Terkait AI, data bukan hanya sumber daya, tetapi fondasi kekuasaan baru dalam ekonomi digital.
Pemerintah tetap melihat AI sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional. Potensi pertumbuhan dinilai signifikan, terutama dalam mendorong efisiensi industri dan inovasi layanan publik. Akan tetapi, ekspansi ini menuntut keseimbangan antara akselerasi dan perlindungan.
“Perkembangan AI dan pemanfaatan data berskala besar adalah katalisator utama pertumbuhan ekonomi digital,” jelas Nezar.
Di titik ini, arah kebijakan menjadi krusial bagaimana memastikan pertumbuhan tidak mengorbankan keamanan, etika, dan kepentingan publik.
Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan nasional AI dan kerangka etika yang diharapkan mampu menjadi panduan lintas sektor.
Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab.
“Saat ini kami sedang merampungkan peraturan presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI agar pemanfaatannya berjalan aman dan bertanggung jawab,” ungkap Nezar.
Selain itu, Badan Usaha Milik Negara didorong mengambil peran sebagai pelopor dalam implementasi AI yang etis mulai dari inovasi teknologi hingga penguatan sumber daya manusia dan keamanan data.
Perlu diketahui, perkembangan AI telah menempatkan Indonesia pada momen krusial antara mempercepat inovasi atau memastikan arah yang terkendali.
Di tengah tarik-menarik tersebut, satu hal menjadi jelas masa depan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi bagaimana dapat diatur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
