PALEMBANG-Ketua DPRD Sumatera Selatan M Giri Ramanda menyatakan, terjadinya pemotongan anggaran untuk Light Rail Transit (LRT) di Palembang sebesar Rp2 triliun, merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Bukan urusan kita. Itu APBN,” tegas Giri, saat ditanya wartawan saat akan menuju ruang kerjanya, usai Rapat Badan Anggaran bersama TAPD Sumsel, Senin (31/10).
Tanggapan berbeda justru diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel Mukti Sulaiman, yang tetap berkeyakinan pemotongan anggaran LRT tersebut tidak akan berdampak. “Komitmen dari presiden ini kaitan infrastruktur Asian Games tidak boleh terganggu LRT, Musi IV, VI onschedule, tidak terganggu. Tapi ini prioritas pusat, proyek strategis bapak Presiden,” ungkapnya.
Kalau pun ada hal tersebut, Mukti berharap harus ada perhitungan khusus. Jangan sampai mengganggu. Atau ada pendanaan dari swasta. “Yang jelas jangan sampai terganggu,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Yulius Maulana menuturkan, pihaknya pernah berkoordinasi dengan Kementrian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian dan Kontraktor PT Waskita Karya. Dari diskusi yang dilakukan, ada komitmen dari kedua instansi untuk menyelesaikan pembangunan LRT tepat pada waktunya. Kalau pun ada pengurangan anggaran, hal itu diharapkan tidak akan mengganggu. “Inikan selesainya pada 2018, bukan 2017. Makanya kalau ada penundaan, ya pembayaran bukan pembangunan,” tuturnya.
Politisi PDIP ini melanjutkan, apalagi pihak Waskita telah menyanggupi akan melaksanakan hingga selesai. “Tetap onschedule, yang ditunda sekali lagi ya pembayaran ke Waskita. Pengerjaannya tepat waktu. Itu komitmen mereka,” tukasnya.
ditempat berbeda, Kementerian Perhubungan memangkas alokasi anggaran pembangunan prasarana kereta ringan atau LRT Palembang, sebesar 50% atau dari Rp4 triliun menjadi Rp2 triliun untuk tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menjelaskan, pihaknya memutuskan untuk mengurangi alokasi anggaran pembiayaan pembangunan prasarana LRT Palembang, setelah pagu APBN 2017 Kementerian Perhubungan terpangkas sekitar Rp2,7 trilun. “Jadi, untuk 2017, LRT dari semula Rp4 triliun untuk Palembang menjadi Rp2 triliun. Rp2 triliunnya juga nanti sedang dibahas apakah untuk Palembang atau sebagianJabodebek,” jelasnya, Jumat, (28/10). (tul)
