PALEMBANG, fornews.co – Musda X Partai Golkar Sumsel yang berakhir Kamis (05/03) malam dan sempat diwarnai aksi walk out salah satu calon ketua dan pendukungnya ditanggapi santai Ketua Terpilih DPD Partai Golkar Sumsel Dodi Reza Alex. Dodi menilai silang pendapat dalam pelaksanaan musyawarah partai itu hal biasa.
“Itu biasa dalam Musda, Munas, musyawarah kabupaten/kota juga ada (beda pendapat) seperti itu. Tetapi jelas sudah disampaikan ketua Musda dan pimpinan sidang, apa yang dilakukan di Musda mengikuti asas dan aturan yang berlaku. Tetapi saya dari hati terdalam ingin menyampaikan kita ini semua keluarga besar Partai Golkar. Kita butuh kemajuan soliditas bersama untuk partai ini lebih baik lagi kedepan. Akan tetapi bagaimanapun aturan tetap harus ditegakkan,” ujar Dodi.
Sementara itu, Ketua Demisioner DPD Partai Golkar Sumsel Alex Noerdin mengatakan, setiap Musda pasti ada dinamika. Tapi tergantung kondisinya, ada yang lembut dan ada yang keras.
“(Beda pendapat) di Musda ini termasuk yang keras. Tapi apa yang dilakukan pimpinan sidang yang terdiri dari lima orang itu telah diambil keputusan,” kata Alex.
Menurut Alex, dari pengalamannya tiga periode memimpin Partai Golkar Sumsel, pelaksanaan Musda kali ini tidak ada satupun yang melanggar juklak maupun AD/ART partai seperti diklaim kubu Andi Dinialdie.
“Terpilihnya Dodi ini sah. Justru saya balik bertanya apakah yang menyatakan tidak sah itu jujur dalam pendapatnya, apakah ada pengaruh lain-lain. Membuat dukungan dobel itu saja sudah tidak jujur,” tukas Alex.
Perwakilan pendukung Andi Dinialdie, Muzakir Sai Sohar mengatakan, harapan mayoritas pendukung Musda kali ini berjalan lancar dan cepat. Bahkan Muzakir memperkirakan setelah pembukaan Rabu (04/03) siang, Musda sudah selesai dan ditutup malam harinya. Hal itu didasari keyakinan Andi menang karena mengantongi dukungan lebih banyak dari Dodi Reza Alex.
“Namun dalam perjalanan Musda ini banyak pelanggaran yang terjadi mulai dari tata tertib, juklak, dan peraturan organisasi Partai Golkar,” ujar Muzakir didampingi pendukung lainnya kepada wartawan, Kamis (05/03) jelang tengah malam.
Menurut Muzakir, salah satu pelanggaran yang terjadi adalah tidak dilaksanakannya Juklak 2/DPP/Golkar/II/2020 pasal 38 tentang tata cara pemilihan ketua/ketua formatur poin (B) ayat ayat a, b, c, d, e dan f. Dalam huruf e disebutkan Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara. Dalam hal ini, panitia verifikasi dan pimpinan sidang Musda X tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam juklak tersebut.
“Kalau boleh kita gambarkan pimpinan sidang ini otoriter. Yang harusnya mengedepankan musyawarah secara demokratis tapi ini tidak diindahkan,” sesal mantan Bupati Muara Enim ini.
Oleh karena itu, lanjut Muzakir, 13 DPD II yang menjadi peserta Musda dan mendukung Andi Dinialdie sangat menyesalkan munculnya friksi mengenai 11 pemilik suara yang dinyatakan memberikan dukungan ganda. Akan tetapi panitia verifikasi dan pimpinan sidang Musda X tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam juklak yaitu pemeriksaan faktual keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
“Harusnya kan ada proses konfirmasi dan klarifikasi. Jangan serta merta langsung dianulir yang ganda ini,” tuturnya.
Ketua DPD Partai Golkar Muara Enim ini menegaskan, merespons berbagai pelanggaran tersebut, maka dari itu 13 DPD ini menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses pelaksanaan Musda X Partai Golkar Sumsel ini. Selanjutnya Muzakir meminta Musda X Golkar yang sedang berlangsung untuk dibatalkan dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Juklak 2/DPP/GOLKAR/II/2020 pada Pasal 30 (10) apabila Musda Provinsi sebagaimana dimaksud ayat 9 tidak berjalan tertib dan lancar, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dapat memindahkan tempat pelaksanaan Musda Provinsi. (ije)
