JOGJA, fornews.co — Selama berbulan-bulan, Budi Santoso memilih tinggal menumpang di rumah saudaranya. Bukan karena merantau, tetapi karena rumahnya sendiri di Keparakan Lor tidak layak huni.
Kondisi rumah dengan atap yang bocor saat hujan, lantai dan ruangan yang terlalu rendah, memastikan rumah tidak aman untuk dihuni.
Pemerintah Kota setempat mendatangi langsung rumahnya bersama warga lain yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dikutip dari laman resmi Pemkot Jogja, Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, pada Ahad pagi, 8 Februari, bersama DPRD, BAZNAS, OPD pendamping, dan Forkopimtren menyusuri wilayah Kemantren Mergangsan dan Mantrijeron, meninjau sekaligus memulai perbaikan konkret.
Selain Budi, rumah Maryadi di Gedongkiwo juga menjadi perhatian serius karena masih beratapkan asbes. Hunian ini berisiko bagi kesehatan paru-paru.
Debu asbes dalam jangka panjang bisa memicu penyakit serius, sementara kondisi rumah yang sempit dan penuh barang membuat sirkulasi udara minim.
Di lokasi, Hasto tidak berhenti pada penyerahan bantuan, namun, juga ikut menurunkan asbes dari atap rumah Maryadi sebagai tanda dimulainya bedah rumah.
Simbol sederhana itu menegaskan bahwa kebijakan tidak cukup berhenti di meja rapat.
“RTLH bukan cuma soal dinding atau genteng, tapi menyangkut kesehatan, martabat, dan masa depan keluarga. Karena itu semua OPD saya ajak gotong royong, supaya perubahannya nyata,” kata Hasto.
Melalui BAZNAS Kota Jogja, masing-masing penerima memperoleh dana Rp20 juta untuk bedah rumah.
Bantuan diperkuat kolaborasi lintas instansi meliputi bantuan pribadi wali kota Rp2,5 juta, Dinas Pariwisata Rp2,5 juta, Dinas Pendidikan Rp2,5 juta, dan PDAM Rp2,5 juta.
Skema tersebut menandai pendekatan baru terhadap penanganan RTLH tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah kota.
Meski demikian, persoalan perumahan di Jogja tidak sesederhana memperbaiki dua rumah. Tekanan urbanisasi, keterbatasan lahan, dan kondisi ekonomi warga membuat RTLH berpotensi terus bertambah.
Tanpa perencanaan jangka panjang, program bedah rumah berisiko hanya memadamkan api kecil, sementara bara masalah tetap menyala.
Budi Santoso merasakan langsung dampak dari hunian tak layak itu. Ia berharap setelah diperbaiki, rumahnya bisa kembali ditempati bersama istri dan cucunya secara aman.
“Kalau hujan air masuk dari atas, rumahnya juga pendek. Sekarang masih numpang dulu,” ujarnya.
Cerita seperti Budi menunjukkan bahwa rumah tidak hanya aset fisik, tetapi fondasi bagi pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan stabilitas sosial. Ketika hunian rapuh, seluruh aspek kehidupan ikut rapuh.
Karena itu, Pemkot Jogja mengaitkan program RTLH dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Di tingkat kota, gerakan ini diterjemahkan bukan hanya melalui bersih-bersih jalan dan drainase, tetapi juga lewat perbaikan kualitas ruang hidup warga.
“Kalau rumahnya sehat, lingkungannya bersih, maka warganya punya semangat hidup yang lebih baik,” ujar Hasto.
Ke depan, program bedah rumah di Jogja diarahkan tidak sebatas bantuan karitatif, tetapi sebagai strategi pembangunan sosial.
Tantangannya terletak pada keberlanjutan, akurasi data RTLH, serta keberanian menjadikan perumahan rakyat sebagai agenda utama, bukan pula proyek tambahan.
Sebab membedah rumah, sejatinya juga membedah ketimpangan dengan memastikan bahwa kemajuan Jogja tidak hanya terlihat di kawasan wisata dan pusat kota, tetapi juga terasa hingga ke rumah-rumah kecil tempat warga menggantungkan masa depan mereka.
