JOGJA, fornews.co — Pemerintah Kota Jogjakarta terus memperkuat kolaborasi kelembagaan dengan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan strategis yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja bagi jajaran aparatur sipil negara (ASN).
BKPSDM Kota Jogja sebagai penggagas kegiatan ingin memastikan ASN tidak hanya memahami prosedur birokrasi, tetapi juga konteks kultural dan kelembagaan Karaton yang melekat pada keistimewaan DIY.
Kepala BKPSDM Kota Jogja, Sarwanto, menyebut masih ada jarak pemahaman antara birokrasi modern dan tata kelola Karaton. Padahal, kebijakan di Kota Jogja kerap bersinggungan langsung dengan nilai, aset, dan kewenangan Karaton.
“Kalau ASN hanya bekerja secara teknis, risikonya kebijakan berjalan tanpa sensitivitas budaya. Karaton itu bukan ornamen, tapi bagian dari sistem yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Jogja,” ujarnya.
Menurut Sarwanto, pelatihan ini menjadi ruang penyamaan persepsi agar koordinasi Pemkot dan Karaton tidak berhenti di level komunikasi formal, melainkan menyentuh substansi kebijakan.
“Sinergi harus terukur. Bukan hanya harmonis di atas kertas, tapi terasa dalam pelayanan publik,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung di The Alana Malioboro Hotel pada Selasa, 10 Februari, ini diikuti seluruh kepala perangkat daerah serta Mantri Pamong Praja se-Kota Jogja.
Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, juga menekankan pentingnya reposisi cara pandang ASN terhadap Karaton. Ia menilai modernisasi birokrasi sering kali berjalan cepat, sementara pemahaman terhadap kearifan lokal justru tertinggal.
“Jogja punya keistimewaan hukum dan budaya. Kalau aparatur tidak memahami itu, maka pembangunan bisa kehilangan karakter dan bahkan memicu gesekan,” kata Wawan.
Ia menegaskan, hubungan Pemkot dan Karaton semestinya tidak hanya menjaga citra, tetapi memastikan kebijakan kota tetap sejalan dengan nilai, sejarah, dan struktur kelembagaan Karaton.
“Yang kita kejar bukan romantisme budaya, tapi efektivitas kolaborasi,” ujarnya.
Dalam sesi materi, KRT Purwowinoto, Penghageng II Kawedanan Purwoajilaksana Karaton, memaparkan bagaimana Karaton dijalankan sebagai institusi yang masih aktif, bukan museum budaya.
Ia menjelaskan keberadaan kawedanan, Abdi Dalem, hingga 10 bregada prajurit yang menopang fungsi adat dan operasional Karaton.
“Karaton memiliki struktur yang jelas. Setiap unit bekerja menjaga adat, aset, dan aktivitas kelembagaan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung peran Sultan Hamengku Bawono X sebagai Raja Karaton sekaligus Gubernur DIY yang membuat relasi antara negara dan tradisi di Jogja berjalan dalam satu tarikan nafas.
Di bawah Sultan, Kawedanan Hageng Panitrapura menangani administrasi, Parentah Hageng mengelola SDM Abdi Dalem, Nitya Budaya mengurus museum, Datu Dana Suyasa mengelola pertanahan dan cagar budaya, serta Danartapura bertugas mengatur keuangan Karaton.
Namun, pelatihan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sinergi tidak otomatis terjadi hanya karena sejarah panjang kebersamaan Pemkot dan Karaton. Dibutuhkan pemahaman, komunikasi setara, dan keberanian menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai keistimewaan tanpa mengorbankan profesionalisme birokrasi.
Pemkot Jogja kini diuji, apakah pelatihan ini hanya berhenti sebagai agenda peningkatan kapasitas, atau benar-benar mendorong perubahan cara ASN merumuskan kebijakan dari yang semata administratif menjadi sensitif terhadap budaya, kewenangan, dan identitas Jogja.
