JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada pilihan lain Indonesia harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran, dari hulu sampai hilir. Karena hingga saat ini, cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari.
“Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10) siang.
Jokowi menyatakan, dalam indeks persepsi korupsi dunia 2015 misalnya, kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015 kita juga di ranking 52. Jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum. “Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi. Apalagi di era kompetisi sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” tuturnya.
Jokowi juga mengingatkan kembali, apa yang tercantum dalam konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum. Dan negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.(ekaf)
