BOGOR, fornews.co-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kalau demokrasi yang berkembang di tanah air saat ini sudah sangat kebablasan. Baginya kunci menghadapi kondisi tersebut, adalah dengan penegakan hukum.
Dirinya tidak menginginkan tenaga pikiran habis untuk hal-hal yang seperti ini. Jika tidak dihentikan, kekhawatirannya nanti lupa pada pekerjaan utama yakni mensejahterakan rakyat.
“Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa, terus-menerus berurusan dengan hal-hal seperti dalam 4-5 bulan ini, sehingga energi kita habis dan lupa pada persoalan masalah ekonomi kita,” tegas Jokowi, saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/02) pagi.
Menurut dia, banyak yang bertanya kepadanya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah keblabasan? “Saya jawab iya. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan, praktek demokrasi politik yang berkembang telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.
“Penyimpangan praktek demokrasi itu, mengambil bentuk nyata, ya seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, politisasi SARA (Suku Agama dan Rasialis) ini harus kita ingatkan, kita hindari,” tukasnya.
Pada sambutannya, Jokowi juga menggarisbawahi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta, bahwa bertebarannya kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat ini kalau diterus-teruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita.
“Tetapi saya meyakini bahwa ini juga menjadi ujian, yang nantinya kalau ini bisa kita lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang, akan menjadikan kita semakin tahan uji bukan justru melemahkan,” katanya.
Lebih jauh disampaikan Jokowi, pemahaman konsep, pemahaman nilai-nilai kebangsaan inilah yang harus terus digaungkan. Ia menyebutkan bahwa dalam 4-5 bulan ini mengingatkan betapa masih banyaknya yang harus perbaiki. “Terutama dalam memahami konsep dan nilai-nilai kebangsaan yang semua rakyat harus tahu betul. Betapa kita ini sangat beraneka ragam, betapa kita ini sangat majemuk,” bebernya.
Keanekaragaman yang melekat pada bangsa Indonesia ini, tegas Presiden, menjadi jadi diri, menjadi identitas, sekaligus entitas sebagai suatu bangsa. “Keanekaragaman tersebut telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan menjadi simbol kerukunan dan keharmonisan dari rakyat,” pungkas. (ekaf/setkab.go.id)
