PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel, Herman Deru, bergerak cepat langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, kepada Wakil Bupati Sumarni, di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6/2026).
Penerbitan SK Plt Bupati Muara Enim tersebut sebagai tindak lanjut amanat konstitusi dan untuk menjamin kesinambungan roda pemerintahan, pasca Bupati Muara Enim, Edison, resmi jadi tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan menjadi tersangka, pada Senin (8/6/2026) kemarin.
Herman Deru menyatakan, kondisi yang lagi dihadapi Kabupaten Muara Enim tidak boleh meruntuhkan semangat seluruh jajaran pemerintahan. Kunci menghadapi situasi itu adalah menjaga soliditas dan kekompakan seluruh unsur pemerintahan.
“Suasana ini tidak boleh meruntuhkan semangat kita. Kuncinya satu, yaitu solid. Kita tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh penegak hukum, maka jawabannya adalah menghindari segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,” ujar dia, dihadapan Forkopimda Muara Enim yang hadir.
Kepada seluruh pejabat dan aparatur pemerintahan, kata Herman Deru, agar terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Setiap penyelenggara pemerintahan harus menyadari bahwa kinerjanya selalu menjadi perhatian publik sehingga harus mampu menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
“Saya belum bisa mengomentari lebih jauh proses hukum yang sedang berjalan. Namun secara administrasi, Pemprov Sumsel telah memenuhi kewajibannya dengan menunjuk Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati,” kata dia.
“Atas amanah konstitusi, saya menunjuk Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati. Setelah adanya musibah ini dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, langsung kita proses surat Plt dan hari ini diserahkan kepada Ibu Sumarni,” imbuh dia.
Herman Deru mengungkapkan, tugas yang diemban Sumarni sekarang bukan sekadar melanjutkan fungsi wakil kepala daerah, lebih dari itu memikul tanggung jawab penuh sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat di Kabupaten Muara Enim.
Karena, sambung dia, pembangunan di Muara Enim tidak boleh terhenti akibat persoalan yang terjadi. Seluruh program prioritas dan proyek strategis daerah harus tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Fokus pada visi dan misi. Bupati dan Wakil Bupati adalah satu paket yang menentukan arah pembangunan Muara Enim. Proyek-proyek strategis harus terus berjalan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal,” ungkap dia.
Kepada Plt Bupati Muara Enim, Sumarni, tegas Gubernur, agar segera kembali ke daerah untuk melakukan konsolidasi, menginventarisasi berbagai persoalan yang ada, serta duduk bersama seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik demi menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan.
Kepada jajaran Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dan ASN Kabupaten Muara Enim, Herman Deru berpesan agar tetap menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.
Sementara, Plt Bupati Muara Enim Sumarni menuturkan, prihatin atas situasi yang lagi dihadapi Kabupaten Muara Enim. Pemkab Muara Enim menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dan berharap seluruh proses dapat berjalan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hari ini kita berduka dan berkeprihatinan atas kondisi yang terjadi. Namun, kami menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta berharap proses tersebut berjalan seadil-adilnya,” tandas dia. (aha)
