JAKARTA- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menyatakan, sepakat agar statement yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnomo atau Ahok saat berkunjung ke Pulau Seribu beberapa waktu lalu diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum.
“Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses, dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini,” ujarnya, kepada wartawan usai silaturahim dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11) siang.
“Kami semua sepakat, bahwa kita bersiap untuk membela negara, dan bagi kami NKRI adalah final dan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini. Ini kesepakatan-kesepakatan kami,” tukasnya,
Mengenai aksi demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat pada 4 November mendatang, KH Ma’ruf Amin menuturkan, semuanya bersepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi, bahwa di negara republik ini memang demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan itu dan tidak menimbulkan kericuhan. “Oleh karena itu kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti atau berdasarkan kepada peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan, dan juga jangan terprovokasi,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah, KH Ma’ruf Amin menambahkan, baik MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat dengan imbauan Presiden Jokowi, supaya dilakukan dengan damai, supaya dilakukan dengan tidak ada konflik, dan masing-masing calon itu supaya siap untuk menang maupun untuk kalah. “Sehingga, apabila sudah (selesai Pilkada, red) tidak ada lagi konflik-konflik yang akan terjadi,” tutupnya. (ekaf)
