BATAM, fornews.co – Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mendukung program 3T dengan pengujian PCR Test (testing), menelusuri suspek (tracing), dan penambahan fasilitas kesehatan (treatment).
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan arahan kepada Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin dan Bupati/Wali Kota se-Kepri, termasuk Pjs Wako Batam, Syamsul Bahrum, di Radisson Golf and Convention Center, Batam, Selasa (10/11). Menurut Tito, Kemendagri akan memperhatikan RAPBD 2021 yang diajukan Pemda khusus terkait alokasi anggaran untuk mendukung 3T.
“Nanti kita lihat postur anggarannya. Jangan lebih banyak Bansos. Kemarin jangan-jangan (banyak Bansos) karena mau Pilkada. Sementara (anggaran) kesehatan kurang,” ujar Tito.
Tito mengatakan, kebutuhan untuk testing, dengan melakukan swab test untuk warga. Untuk tes direkomendasikan untuk PCR swab, bukan dengan rapid test. Kemudian, pelaksanaannya juga harus digelar secara aktif.
“Testing jangan pasif, tapi harus aktif. Harus agresif untuk melakukan testing. Jadi jangan zero karena tidak dilakukan testing,” kata mantan Kapolri ini.
Menurut Tito, semakin cepat ketahuan warga yang positif COVID-19, maka akan semakin baik. Sehingga untuk mendukung itu, harus diperbesar anggaran untuk 3T.
“Sehingga penanganannya juga bisa lebih cepat. Makin cepat ketahuan (positif), makin baik. Sehingga penularan tidak semakin luas,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Sumatra Barat (Sumbar) yang cukup gencar melakukan testing dengan memberikan bonus. Semakin banyak Pemda kabupaten/kota menggelar testing, akan mendapat insentif.
“Tracing ini juga perlu diberikan bonus. Jadi siapa yang kontak dengan yang positif, diberikan bonus jika dia mengaku dan dilakukan tes,” ucapnya.
Kemudian, diminta agar ada intervensi kebijakan publik, sehingga tidak ada kerumunan. Diminta agar dibuat Perda protokol kesehatan. Jika hanya Perwako, dinilai tidak kuat.
“Di Perda bisa dibuat pidana (kurungan), kerja sosial, denda. Di Sumbar kurungan 3 hari. Baru empat Pemda yang pakai Perda sekarang. Kalau pakai Perkada (Perwako) hanya sampai tipiring. Jadi harus ada Perda biar kuat,” tukasnya. (ads/ije)
#satgascovid19 #ingatpesanibu #ingatpesanibupakaimasker #ingatpesanibujagajarak #ingatpesanibucucitangan #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
