PALEMBANG, fornews.co – Memasuki abad kedua kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU), Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin bersilaturahim dan membuka ruang dialog bersama jajaran PWNU dan PCNU se-Sumatera Selatan (Sumsel).
Pada forum itu, para pengurus menyebut sejumlah harapan agar PBNU ke depan semakin dekat dengan ranting, memperkuat kemandirian jamaah, serta menjaga marwah pesantren.
Mengawali pertemuan itu, Sekretaris Tanfidziyah PWNU Sumsel, H Ir Ahmad Syarifudin Zuber menyatakan, bahwa tujuh PCNU di Sumsel baru saja menyelesaikan Konferensi Cabang (Konfercab) dan telah siap mengikuti Muktamar NU. Momentum ini menjadi kesempatan penting bagi pengurus cabang untuk menyampaikan aspirasi mengenai arah kepemimpinan PBNU lima tahun mendatang.
Sementara, Gus Rozin menyampaikan pandangannya mengenai tantangan NU memasuki abad kedua. Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah itu melanjutkan, setiap periode kepemimpinan selalu dihadapkan pada tantangan untuk menjaga ukhuwah Nahdliyin di tengah dinamika organisasi yang semakin kompleks. Karena itu, kebijaksanaan dalam berorganisasi menjadi modal utama untuk menjaga persatuan.
“Terkadang kita perlu mundur satu atau dua langkah demi menjaga ukhuwah dan memperkuat persatuan organisasi. Yang paling penting adalah NU tetap utuh dan mampu terus berkhidmat kepada umat,” ujar dia
Gus Rozin yang juga pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati itu meneruskan, bahwa persatuan organisasi merupakan fondasi agar NU dapat menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil keagamaan. Dari ukhuwah yang kokoh, NU mampu membangun kemitraan yang sehat dengan pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat secara independen.
Karena itu, sambung dia,hubungan NU dengan pemerintah harus dibangun dalam semangat kemitraan. NU harus menjadi sahabat pemerintah yang memberi dukungan terhadap kebijakan yang membawa kemaslahatan, sekaligus menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif ketika diperlukan.
Kemudian pada bidang ekonomi, tegas Gus Rozin, penguatan kemandirian jamaah harus menjadi agenda strategis PBNU pada masa mendatang. Karena, sebagian besar warga Nahdliyin menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Jadi, pemberdayaan ekonomi harus dimulai dari basis masyarakat.
“NU adalah masyarakat sipil yang tumbuh dari bawah. Karena itu, penguatan ekonomi jamaah harus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha warga, serta pengelolaan aset organisasi yang profesional,” tegas dia.
Mantan Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU periode 2015–2021 itu menilai, penguatan ekonomi jamaah merupakan fondasi bagi terwujudnya NU yang mandiri. Melalui gerakan gotong royong, pengembangan ekosistem ekonomi warga, dan penguatan partisipasi jamaah melalui program-program seperti KOIN NU, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjalankan khidmah tanpa bergantung pada pihak lain.
Ruang dialog tersebut berlangsung dinamis dan hangat, terlebih munculnya berbagai pertanyaan dari para pengurus cabang, yang mencerminkan harapan besar terhadap kepemimpinan PBNU pada masa mendatang.
Seperti yang dipertanyakan Ketua PCNU Pagar Alam, KH Deni Priansyah, soal langkah konkret yang akan ditempuh Gus Rozin bila mendapat amanah memimpin PBNU agar program-program organisasi benar-benar dirasakan hingga tingkat ranting dan anak ranting.
Deni menilai, masih banyak warga NU di daerah yang belum merasakan secara langsung program-program pemberdayaan organisasi. Contoh, keberhasilan gerakan KOIN NU di sejumlah daerah yang mampu membangun partisipasi jamaah sekaligus menghimpun dana hingga ratusan juta rupiah.
“Kami berharap program-program seperti itu dapat menjangkau seluruh daerah sehingga warga benar-benar merasakan kehadiran PBNU,” jelas dia.
Berikutnya, Rais Syuriah PCNU Ogan Ilir, KH Qusyairi Abror menyoroti pentingnya perlindungan terhadap marwah pesantren. Abror mempertanyakan langkah strategis PBNU dalam menghadapi maraknya pemberitaan negatif yang melibatkan oknum di lingkungan pesantren sehingga berpotensi mencoreng citra lembaga pendidikan Islam.
PBNU, sambung dia, perlu memiliki strategi komunikasi publik yang lebih kuat sekaligus memberi pendampingan kepada pesantren agar kasus yang melibatkan individu tidak digeneralisasi sebagai persoalan seluruh pesantren.
Merespons pertanyaan itu, Gus Rozin menuturkan, bahwa pesantren merupakan pilar utama Nahdlatul Ulama yang harus terus dijaga kehormatannya.
Setiap pelanggaran hukum harus diproses secara tegas terhadap pelakunya. Namun, pada saat yang sama, institusi pesantren harus diperkuat melalui pembenahan tata kelola, sistem perlindungan santri, serta komunikasi publik yang mampu menunjukkan kontribusi besar pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Pesantren harus tetap menjadi tempat yang aman, melahirkan ulama, membangun akhlak, sekaligus menjaga tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu, perlindungan terhadap santri dan penguatan tata kelola pesantren harus menjadi bagian dari agenda besar PBNU,” tutur dia.
Pertemuan yang penuh keakraban dan musyawarah itu menunjukkan besarnya perhatian pengurus NU di Sumsel terhadap arah kepemimpinan PBNU pada abad kedua. Dengan demikian, NU diharapkan semakin kokoh sebagai organisasi yang berkhidmat, berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. (kaf)
