GYEONGJU, fornews.co — Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar negara-negara di kawasan Asia-Pasifik memperkuat kembali semangat kolaborasi, saling percaya, dan kerja sama multilateral yang terbuka serta adil.
Seruan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 di Gyeongju, Republik Korea, Jum’at, 31 Oktober.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti meningkatnya ketegangan dan perpecahan global yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dunia.
Presiden Prabowo menegaskan, kawasan Asia-Pasifik harus menolak fragmentasi dan membangun kembali rasa saling percaya di antara negara-negara anggotanya.
“APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal, ujarnya.
“Kolaborasi pemerintah dan swasta perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat.”
Indonesia, kata Presiden, memandang sistem perdagangan berbasis aturan yang berpusat pada World Trade Organization (WTO) merupakan fondasi penting bagi stabilitas global.
Melalui sistem ini, baik negara maju maupun negara berkembang dapat berkompetisi secara adil dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bersama.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bukanlah pertumbuhan sejati, karena ketimpangan hanya akan menciptakan instabilitas yang menghambat perdamaian dan kemakmuran.
Presiden Prabowo bahkan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang berorientasi pada masyarakat (people-centered cooperation).
Menurut Prabowo, kerja sama tersebut menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah Indonesia, lanjut Presiden, telah menerjemahkan prinsip inklusivitas ini ke dalam berbagai kebijakan, termasuk digitalisasi UMKM, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan koperasi modern.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun berperan aktif dalam memperluas kerja sama antarnegara APEC dalam bidang keuangan inklusif dan transformasi digital.
Selain isu ekonomi, Presiden Prabowo menyinggung ancaman lintas batas seperti penyelundupan, penipuan, korupsi, pencucian uang, dan perdagangan narkotika yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan.
Indonesia, kata Presiden, menyerukan agar negara-negara APEC memperkuat kerja sama hukum dan penegakan regulasi untuk menekan kejahatan transnasional.
Dengan posisi strategis sebagai negara berkembang yang berpengaruh di Asia-Pasifik, Indonesia menempatkan diri sebagai “pembangun jembatan” antara negara maju dan berkembang.
Peran ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi mediator dan katalisator dalam memperkuat kepercayaan serta kolaborasi ekonomi regional.
Partisipasi aktif Indonesia di forum APEC 2025 disebut sebagai wujud nyata upaya pemerintah menghadirkan manfaat ekonomi bagi rakyat.
Melalui kerja sama multilateral, Indonesia berupaya memperluas peluang UMKM, mendorong investasi berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
