MAGELANG, fornews.co — Presiden Prabowo Subianto menekan para ketua DPRD se-Indonesia untuk keluar dari praktik politik yang stagnan dan mulai menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, saat memberi pengarahan di Akademi Militer Magelang, Sabtu, 18 April 2026.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menilai kehadirannya penting karena DPRD memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.
Forum Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diikuti 503 ketua DPRD menjadi ruang konsolidasi nasional yang mempertemukan beragam latar belakang politik, sosial, dan geografis.
Presiden memanfaatkan momentum ini untuk berbicara langsung, tanpa perantara, kepada para pemegang mandat legislatif di daerah.
Dalam pengarahan langsung kepada ratusan ketua DPRD dari seluruh Indonesia itu, Presiden Prabowo menegaskan posisi kunci pimpinan DPRD sebagai penentu kualitas demokrasi daerah.
Pesan yang disampaikan Presiden secara tegas mendorong agar lembaga legislatif daerah berani memperkuat integritas dan keberpihakan pada rakyat.
Kekuatan negara tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama lima hari sejak 15 April di Lembah Tidar itu, menurut laporan Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus memperdalam pemahaman kebangsaan.
Para peserta forum mengikuti rangkaian pembelajaran yang mencakup pembinaan karakter hingga diskusi kebijakan.
Di hadapan ratusan ketua DPRD, Presiden menyebut dirinya berbicara sebagai sesama warga negara yang memiliki tanggung jawab menjaga Indonesia.
Penekanan pada identitas bersama sebagai “patriot” menjadi pesan utama yang ingin ditanamkan.
Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah mengharapkan DPRD tidak terjebak pada fungsi administratif semata, tetapi tampil sebagai institusi pengawas yang aktif dan berani.
DPRD diharapkan mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, mengawal anggaran, dan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
Meski tidak merinci kebijakan spesifik, arah pesan Presiden jelas bahwa kualitas tata kelola di daerah harus didukung oleh kepemimpinan legislatif yang konsisten, bersih, dan berpihak. Tanpa itu, pembangunan nasional akan kehilangan pijakan di tingkat lokal.
KPPD tahun ini mengusung tema Penguatan Peran Pimpinan DPRD untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Tema tersebut menunjukkan harapan agar lembaga legislatif daerah tidak hanya responsif terhadap agenda pusat, tetapi juga mampu merumuskan inisiatif yang relevan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Dengan pertemuan ini, pemerintah tampak ingin memperkuat garis koordinasi antara pusat dan daerah, sekaligus mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan bertumpu pada kepercayaan publik.
