JAKARTA, fornews.co-Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei jajak pendapat masyarakat Indonesia terhadap pemulihan ekonomi akibat dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia.
Direktur Eksekutive LKPI, Arifin Nur Cahyono menyampaikan, survei yang dilakukan pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang itu tersebar secara provosional di 34 provinsi di Indonesia.
“Untuk penentuan sample Metode Mix-Mode, karena riset ini yang dilakukan di era pandemic COVID-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka. Jadi survei ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak,” kata dia, pada rilis yang dikeluarkan 1 Januari 2021.
Survei melalui telepon ini, sambung Arifin, menggunakan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer. Dengan margin of error survei kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
“Temuan penelitian pada 1225 responden, sebanyak 76,6 persen puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah, yang sangat membantu pada ekonomi rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia akibat dampak covid,” ujar dia.
“Sebanyak 18,7 persen menyatakan tidak puas usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah, karena tidak ada dampak positif terhadap keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat, sedangkan 4,7 persen tidak menyatakan apapun,” sambung dia.
Berikutnya, jelas Arifin, dari hasil survei sebanyak 71,8 persen puas dengan penanganan dan penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah, dan sebanyak 81,7 persen responden menyatakan siap ikut program vaksinisasi COVID-19.
Responden sendiri, ungkap dia, diberi pertanyaan ‘dalam satu tahun terakhir, bagaimana menurut ibu/bapak tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan?.
“Hasil survei terkait persepsi terhadap korupsi satu tahun terakhir, 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Ini menunjukan persepsi korupsi di masyarakat negatif, baik di masa pandemi. Juga menunjukan persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif,” ungkap dia.
Arifin memaparkan, dari hasil survei 79,8 persen responden menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada dipemerintahan dan legislatif.
Ini terlihat sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol, dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.
“Hasil survei sebanyak 87,7 persen responden menyatakan prilaku korupsi yg dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu,” papar dia.
Nah hasil survei ketika 1225 responden diberikan pertanyaan parpol mana yang akan dipilih, jika pemilu digelar hari ini? Hasilnya tingkat keterpilihan Parpol adalah PDI Perjuangan 17, 8%; Golkar 15,2℅; Partai Demokrat 10,8%; PKB 8,8%; NASDEM 8,1%; PKS 6,9%; Gerindra 6,6%; PSI 4,2%; PAN 3,1%; PPP 2,9 %; Hanura 1,6%; dan yang lainnya di bawah 0,5 persen.
“Dari kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol ditingkatan menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin memberikan dampak yang signifikan, terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra. Serta persepsi masyarakat juga negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf yang sangat Korup,” urai dia.
Sementara GOLKAR, Partai Demokrat ,PKB, NASDEM, PKS dan PSI menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini. (aha)
