JAKARTA, fornews.co – Sebanyak 12 sindikasi perbankan BUMN, swasta, dan asing memberikan pinjaman untuk proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek kepada PT KAI sebesar Rp19,25 triliun dengan tenor 18 tahun.
Kucuran dana tersebut terdiri dari Rp18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp1,15 triliun untuk kredit modal kerja. Para kreditur tersebut antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, PT SMI, Bank DKI, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut, dan Bank Mega.
Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan sebenarnya PT KAI mendapatkan komitmen pembiayaan dari seluruh bank sindikasi sebesar Rp18,6 triliun dan telah melampaui kebutuhan pinjaman yang diperlukan KAI.
Total biaya pembangunan LRT yang dibutuhkan sebesar Rp29,9 triliun. “Penandatanganan kontrak pinjaman ini menjadi bentuk komitmen KAI untuk mendukung pemerintah melancarkan proyek LRT Jabodebek,” ujar Edi, Jumat (29/12).
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah melakukan kucuran dana melalui penanaman modal negara (PMN) kepada PT KAI sebesar Rp7,6 triliun dan kepada PT Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun.
“Tapi pendanaan lewat PMN saja tidak cukup sehingga membutuhkan kerja sama sindikasi ini,” ujar Menteri Sri.
Menurut dia, pemerintah memberikan jaminan kepada sindikasi perbankan bahwa PT KAI mampu membayar pinjaman tersebut selama periode masa pinjaman.
“Jaminan yang diberikan pemerintah, salah satunya berupa pemberian subsidi pada harga tiket LRT setelah beroperasi nanti,” ucapnya.
Sebagai informasi, harga tiket LRT setelah beroperasi nanti sebesar Rp24 ribu. Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar 50% sehingga masyarakat hanya perlu membayar sebesar Rp12 ribu untuk sekali perjalanan.
“Dengan begitu, harga tiket sesuai kemampuan masyarakat dan KAI juga bisa membayar pinjaman,” tambah Menteri Sri.
Ia menambahkan, pemerintah telah meminta para kementerian dan lembaga untuk terus berinovasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional sehingga tidak hanya mengandalkan pada APBN.
“Melalui pinjaman ini, perbankan dapat turut serta membangun perekonomian Indonesia, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kucuran kredit dari sindikasi perbankan ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat signifikan.
“Ini baru pertama kali proyek pemerintah bisa ditangani pembiayaannya secara sindikasi,” ungkap Luhut.
Besaran pinjaman dengan jangka waktu pinjaman yang panjang menurut dia dapat menjadi model pembiayaan pada proyek pemerintah lainnya.
“Sekarang tidak harus lagi membebani APBN. Model pembiayaan seperti ini akan kita refinancing setelah berjalan tiga sampai empat tahun ke depan,” jelas Luhut.
Selanjutnya, Luhut mengatakan model pembiayaan seperti ini dengan bunga yang lebih murah bisa dikembangkan untuk proyek LRT dengan trayek yang lebih luas. (AA)
