PALEMBANG, fornews.co-Teka-teki bisa atau tidaknya Ahmad Wazir Noviadi alias Ovi mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ogan Ilir 2020 ini masih belum terjawab.
Terlebih, rekam jejak Ovi yang sempat tesandung kasus narkoba pada awal-awal dilantiknya sebagai Bupati Ogan Ilir terpilih periode 2019-2020, masih menjadi pembicaraan hangat publik politik di Sumsel, khususnya di Bumi Caram Seguguk.
Menurut Anggota KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Amrah Muslimin, bahwa memang untuk pencalonan Pilkada itu ranahnya KPU.
Beberapa waktu lalu, sambung Amrah, Ketua KPU RI Arif Budiman juga pernah mengeluarkan statement bahwa mantan pengguna narkoba bisa mencalonkan diri pada Pilkada.
“Tapi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar, ada tiga yang berkaitan dengan pengguna narkoba, yakni pengguna narkoba tidak boleh mencalonkan, kecuali narkoba itu digunakan untuk kepentingan kesehatan, seperti saat operasi. Mantan pengguna narkoba yang dengan kesadaran sendiri melakukan rehabilitasi di panti rehab, yang dibuktikan dengan surat, kalau yang bersangkutan sudah menjalani rehabilitasi. Berikutnya, pengguna narkoba yang diputus sebagai korban dan telah melaksanakan rehabilitasi,” ujar dia, Senin (22/6).
Kalau dilihat dari pengertian secara umum, terang Amrah, korban itu ya pemakai/pengguna narkoba. Namun, ternyata dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, ada khusus pengertian itu.
“Bahwa korban penyalahgunaan narkoba yang disebut dengan korban itu adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena diperdaya, dipaksa dan atau diancam untuk mempergunakan narkotika,” terang dia.
Amrah mengungkapkan, ahli hukum tata negara, Refli Harun juga pernah mengatakan yang dimaksud dengan korban itu awal-awalnya dari proses bujuk rayu.
Jadi, untuk Pilkada Ogan Ilir ini, ada yang berpendapat Ovi (Ahmad Wazir Noviadi) bisa mencalonkan diri. Ada juga yang mengatakan tidak bisa, karena dalam putusan Ovi itu tidak ada satupun yang menyebutkan dia sebagai korban tapi sebagai pemakai.
“Nah, tentu dalam hal ini KPU Ogan Ilir dan KPU Sumsel tidak bisa memutuskan itu. KPU juga nanti tidak bisa melarang Ovi untuk mendaftar pencalonan. Boleh-boleh saja mendaftar, silakan saja. Tapi tentu akan melalui proses verifikasi,” ungkap dia.
Terhadap kejelasan itu, urai Amrah, tentu KPU Ogan Ilir juga akan melakukan konsultasi, dan bisa melakukan konsultasi ke MK memperjelas hal ini. Dimana duduk persoalan yang sebenarnya, bisa atau tidak mencalonkan.
Kemudian, apakah Ahmad Wazir Noviadi masuk kategori korban atau bukan. Kalau menurut putusan MK bahwa itu masuk kategori korban, silakan mencalonkan, tapi kalau tidak ya tidak bisa mencalonkan. Atau bisa juga nanti konsultasi ke KPU RI.
“Sampai hari ini KPU tidak melarang Ovi untuk mencalonkan diri atau KPU mengatakan Ovi itu bisa atau tidak bisa mencalonkan. Itu pasca-keputusan MK dan pasca-keterangan pasal 54 tadi. Jadi, untuk sementara KPU tentu akan memproses itu, sesuai dengan aturanlah,” urai dia.
Karena pertimbangan KPU ini ada azas adil, yang tidak memperlakukan peserta pemilu itu secara tidak adil. Apalagi pada putusan terdahulu, MK memperbolehkan pelaku koruptor mencalonkan diri.
“Pertanyaannya sekarang, seberapa tercelanya pemakai narkoba dibanding koruptor. Itu yang menjadi dilematis KPU sekarang. Apakah dengan dilematis itu akan mengakibatkan KPU tidak mengampil keputusan? Pasti KPU mengambil keputusan yang tepat dan kita akan tegak lurus,” tegas dia .
Ketika calon itu memang bisa mencalonkan dengan proses yang disampaikan tadi, kata Amrah, maka akan ditetapkan KPU. Tapi, ketika memang tidak bisa, ya KPU tidak akan menetapkan.
“Jadi saran kita sebaiknya partai politik mempertanyakan itu, misalnya parpol memberikan rekomendasi ke calon, maka tanyakan dulu secara persis dengan institusi terkait, apakah yang bersangkutan bisa mencalonkan diri atau tidak,” tandas dia. (aha)
