NATUNA-Pemerintan Indonesia mulai menata industri perikanan nasional, setelah melakukan upaya penanganan terhadap illegal fishing. Tidak hanya di Natuna saja, tetapi juga di daerah Indonesia lainnya yang dinilai strategis.
“Ada di Morotai, Sabang, Moa, Biak, Timika, Merauke, Saumlaki, lalu NTT, Bata dan Larantuka. Karena di sana sebetulnya sudah ada proyek-proyek Jepang yang tinggal kita teruskan saja,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (6/10).
Susi Pudjiastuti menjelaskan, pemerintah juga bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia. “Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun ’92 sampai tahun ’96-an itu sangat bagus Indonesia,” jelasnya.
Sementara, Presiden Jokowi menuturkan, penataan industri perikanan yang akan ditata kembali tersebut, dimulai dari tingkat nelayan dan tingkat di atasnya, pengusaha kecil dan tingkat industri. Selain penataan harus dilakukan tahap demi tahap. Dia meminta agar tidak dilakukan dengan tergesa. “Jangan tergesa-gesa langsung buka-buka-buka, ini yang mau kita tata step-by-step jangan kembali lagi ke masa yang di laut ini kaya tapi tidak ada aturannya,” tegasnya.
Menurut Jokowi, penataan bukan hanya sebatas pada aspek perekonomian. Karena pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia. “Kita tidak ingin hanya menguatkan ekonomi perbatasan, tapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita. Jadi, nanti juga akan dibangun enam pangkalan baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat,” ujarnya. (ekaf)
