BANJARMASIN, fornews.co – Sebanyak 2.500 sertifikat hak atas tanah diserahkan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepada masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel), yang dilakukan di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin, Jumat (15/09). Tahun ini, pemerintah menargetkan 140.000 sertifikat bagi masyarakat Kalsel.
Jokowi memastikan, pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki pengakuan atas tanah yang mereka miliki.
Berdasarkan data yang ia terima, di Kalsel, terdapat kurang lebih 2 juta bidang tanah yang mestinya memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut, baru sekira 770.000 yang memiliki bukti pengakuan. Oleh karenanya, Kepala Negara telah memerintahkan jajaran terkait untuk mempercepat pemberian sertifikat tanah.
“Perlu saya sampaikan bahwa di seluruh Indonesia memang masih banyak yang harus dikejar. Totalnya ada 126 juta bidang, yang bersertifikat baru 46 juta bidang. Dulu di Kalimantan Selatan, setiap tahun kurang lebih hanya 6.000 sertifikat yang sudah keluar. Saya minta ke Pak Menteri tahun ini target kita 140.000 di sini harus keluar sertifikat,” tegasnya.
Target yang tinggi tersebut, ditetapkan pemerintah untuk mampu mengejar ketertinggalan. Selain itu, menurut Presiden, banyak sengketa lahan yang terjadi karena disebabkan tidak adanya kepemilikan sertifikat ini.
“Kalau tidak pegang yang namanya sertifikat, isinya sengketa. Sengketa dengan tetangga, individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah karena belum pegang sertifikat. Sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang bapak/ibu miliki,” ucapnya.
Presiden kemudian mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut. Ia meminta agar sertifikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu. “Kalau mau pinjam uang ke bank tolong dihitung. Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau tidak sertifikat bisa hilang,” tuturnya.
Untuk diketahui, pada 7 Mei 2017 lalu, Presiden juga telah memberikan sertifikat kepada sejumlah penerima di Provinsi Kalsel. Saat itu sertifikat diserahkan kepada 2.340 penerima di Taman Wisata Labirin BP3T Pelaihari, Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
Ke depannya, pemerintah masih akan menerbitkan lebih banyak lagi sertifikat tanah kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang ada dengan menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat dapat diterbitkan pada tahun ini.
“Saya akan cek terus, akan saya ikuti prosesnya. Semoga seluruh masyarakat yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Selatan ini semuanya pegang sertifikat sehingga sengketa tidak ada di sini,” kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofya Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. (ibr)
