JOGJA, fornews.co — Upaya Jogja mengajukan diri sebagai UNESCO World Book Capital 2028 mulai diarahkan pada penguatan ekosistem perbukuan yang telah tumbuh di kota ini.
Pemerintah Kota Jogja tidak ingin pengajuan tersebut berhenti sebagai rangkaian festival, pameran buku, atau daftar kegiatan literasi.
Substansi pengajuan kini dimatangkan dengan memetakan keterhubungan antara penulis, penerbit, perpustakaan, komunitas literasi, akademisi, ruang kebudayaan, hingga masyarakat pembaca.
Penguatan itu dibahas melalui Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk Konsolidasi dan Pemantapan Substansi Pengajuan Jogjakarta UNESCO World Book Capital 2028 di Ruang Wijaya Kusuma, Taman Budaya Embung Giwangan, Senin, 28 September.
Forum tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Kota Jogja dengan akademisi, pustakawan, seniman, budayawan, pegiat literasi dan buku, serta pelaku ekosistem perbukuan.
Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DIY Wawan Arif Rahmat, pegiat literasi sekaligus sastrawan Fairuzul Mumtaz, dan penulis Iqbal Aji Daryono hadir sebagai narasumber.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja Yetti Martanti mengatakan, pengajuan World Book Capital tidak dimulai dengan membangun ekosistem baru. Pemerintah justru perlu mengidentifikasi berbagai praktik yang selama ini sudah berlangsung dan menghubungkannya dalam kerangka yang lebih terintegrasi.
“Kita tidak sedang menciptakan sesuatu dari nol. Kita sedang membaca kembali apa yang sudah dimiliki Jogja, kemudian menghubungkan, memperkuat, dan membawanya ke ruang yang lebih luas,” kata Yetti.
Menurut dia, kekuatan Jogja dalam kehidupan buku tidak berada pada satu institusi ataupun satu program. Ekosistem tersebut terbentuk dari keterlibatan banyak pihak yang selama ini bekerja melalui jalur masing-masing.
“Kekuatan Jogja bukan terletak pada satu institusi atau satu program. Kekuatan kita ada pada banyaknya orang dan ruang yang sudah bekerja dalam kehidupan buku,” ujarnya.
Karena itu, konsolidasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen pengajuan. Berbagai inisiatif yang sebelumnya berjalan di komunitas, lembaga pendidikan, perpustakaan, penerbit, ruang kebudayaan maupun pemerintah perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung.
“World Book Capital menjadi momentum untuk menghubungkan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri,” kata Yetti.
Buku sebagai Infrastruktur Kebudayaan
Pemkot Jogja juga memperluas cara pandang terhadap buku. Buku tidak hanya ditempatkan sebagai komoditas industri penerbitan atau media untuk meningkatkan minat baca, tetapi sebagai bagian dari proses produksi dan pewarisan kebudayaan.
“Buku adalah produk kebudayaan, tetapi sekaligus menjadi cara kebudayaan diwariskan, dibicarakan, dan terus diciptakan,” ujar Yetti.
Kerangka tersebut kemudian digunakan untuk memetakan kekuatan perbukuan Jogja, mulai dari produksi dan penerbitan, aktivitas penulis dan sastrawan, perpustakaan dan ruang baca, kegiatan literasi, festival dan pameran buku, hingga partisipasi masyarakat.
Aspek lain yang turut dimatangkan mencakup kelembagaan, pola kolaborasi, pembiayaan, dampak program terhadap masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan.
Dengan pendekatan itu, dokumen pengajuan diharapkan tidak sekadar menyajikan daftar kegiatan yang pernah dilakukan Jogja. Substansinya perlu menunjukkan bagaimana berbagai aktivitas tersebut membentuk ekosistem buku yang hidup dan memiliki keberlanjutan.
Dorongan terhadap pencalonan Jogja juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Pada penutupan Jogja Book Fair, 8 September lalu, Pemkot melaporkan bahwa Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan dukungan terhadap upaya Jogja menuju World Book Capital.
Partisipasi masyarakat dalam Jogja Book Fair menjadi salah satu modal yang dinilai dapat memperkuat ekosistem perbukuan Jogja.
Kementerian Kebudayaan juga mendukung dorongan IKAPI DIY agar Jogja memenuhi kriteria sebagai World Book Capital.
Bagi Pemkot Jogja, dukungan tersebut menjadi bagian dari proses yang lebih panjang. Konsolidasi pada Senin ini diarahkan untuk memastikan substansi pengajuan berangkat dari kondisi nyata ekosistem buku di Jogja.
Tahap berikutnya adalah memantapkan berbagai hasil diskusi dan pemetaan tersebut ke dalam dokumen pengajuan UNESCO World Book Capital 2028.
Pengajuan itu pun ditempatkan bukan semata sebagai agenda Pemerintah Kota Jogja, tetapi sebagai upaya kolektif untuk mempertemukan berbagai kerja kebudayaan, literasi, pendidikan dan perbukuan yang selama ini telah tumbuh di kota tersebut.
