PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pembebasan lahan guna pengerjaan akses Jembatan Musi IV, dari Jalan KH Azhari ke Jalan A Yani.
“Kita tidak memiliki dana untuk membebaskan lahan yang dipruntukkan sebagai akses jalan pendekat dari Jalan KH Azhari ke Jalan A Yani. Untuk pengerjaan jembatan tidak ada masalah,” terang Kasi Leger Jalan, Evaluasi dan Pantauan Teknis, Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel, Hilmansyah, saat dibincangi fornews.co di ruang kerjanya, Senin (08/01).
Hilmansyah mengatakan, lahan yang harus dibebaskan untuk kebutuhan jalan itu sepanjang 886 meter dengan lebar 35 meter. Selain itu, saat pihaknya turun ke lapangan, banyak rumah-rumah di wilayah tersebut dijadikan tempat usaha.
“Ada kos-kosan maupun usaha tempat makan. Jadi memang butuh dana cukup besar untuk membebaskan lahan di situ,” katanya.
Sebenarnya, terang Hilmansyah, masyarakat yang lahannya terkena imbas pembangunan, sangat mendukung sekali adanya jembatan Musi IV yang diproyeksi untuk menyukseskan Asian Games 2018 tersebut.
“Dana yang kita bisa bayarkan cuma Rp10 miliar, itu dana APBD 2017 dari estimasi Rp200 miliar yang kita butuhkan untuk pembebasan lahan itu. Jadi, masalah kita di situ,” ujarnya.
Hilman menuturkan, inilah konsekuensi ketika membuat bangunan di pemukiman warga yang kebetulan di daerah perekonomian. Kalau dana Rp200 miliar itu dinilainya sangat besar kalau masuk APBD, sehingga satu-satunya cara untuk membebaskan lahan tersebut butuh bantuan pihak pusat.
“Harapan kita pembebasan lahan ini terus dilanjutkan. Harapannya, kemungkinan minta bantuan dengan Kementerian di pusat,” tuturnya.
Kalau dihitung-dihitung, tambahnya, justru anggaran untuk kontruksi jembatan lebih rendah dibandingkan anggaran untuk pembebasan lahan. Antara kontruksi dan pembebasan lahan, memang anggaran pembebasan lahan lebih besar.
“Beda dengan kawasan di jembatan Musi VI, pembebasan lahan di situ tidak terlalu besar, karena rumah-rumah di sana biasa saja. Bukan daerah pemukiman ekonomi,” bebernya.
Sementara, Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel, Ucok Hidayat mengakui, kalau APBD Sumsel memang tidak mencukupi untuk membebaskan lahan tersebut. “Memang anggaran tidak cukup, tapi diusahakan tetap harus diselesaikan,” tandasnya. (bas)
