BATURAJA, fornews.co – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sutowo Baturaja, menghadapi dilema ketika melayani warga miskin berobat namun tidak tercover JKN-KIS atau tidak masuk dalam data yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah.
Dalam pekan ini saja, ada dua kasus yang dihadapi pihak rumah sakit plat merah daerah itu. Terbaru adalah kasus bayi yang lahir dengan usus keluar dari pusar atau bahasa kedoketerannya Omphalocele.
Bayi ini lahir sekitar 4 hari yang lalu di bidan, di kawasan Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur. Mengetahui kondisi bayi yang ususnya keluar dari pusar, pihak bidan akhirnya merujuk bayi tersebut ke RSUD Ibnu Sutowo Baturaja.
Karena kasus ini tergolong langka, bayi malang ini harus dirujuk ke RSMH Palembang.
Namun permasalahannya, orang tua bayi tersebut masuk dalam warga tidak mampu alias tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan. Yang bersangkutan (bayi) pula, ternyata tidak masuk dalam daftar warga yang dijamin kesehatannya oleh pemerintah melalui JKN-KIS.
“Keluarga bayi ini sebenarnya sudah mendaftarkan anaknya ke BPJS Kesehatan. Namun aturan di BPJS mandiri, setiap orang yang baru mendaftar BPJS-nya akan aktif 14 hari ke depan. Sedangkan kita tidak bisa lagi menunggu setelah melihat kondisi bayi tersebut,” kata Direktur RSUD, dr Rynna Dyana, Sabtu (12/1) sore.
Pihak RSUD, kata Rynna, sebenarnya telah memberikan bantuan uang Rp5 juta untuk pihak keluarga agar membawa bayi tersebut ke RSMH untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Namun oleh pihak keluarga menolak, dengan alasan tidak memiliki biaya kalau mau dilakukan operasi.
“Ini harus operasi, yang hanya ada dokter spesialis bedah anak itu di RSMH Palembang. Sudah saya bantu tapi orang tuanya menolak takut tidak bisa membayar biaya rumah sakit,” kata Rynna.
Akhirnya Dr Rynna menghubungi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Syaiful Kamal untuk ikut membantu keluarga pasien.
Saat datang ke rumah sakit, Syaiful mengatakan, berdasarkan telegram Gubernur Sumsel nomor 3, yang berbunyi bahwa orang miskin yang dalam keadaan gawat darurat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Singkat cerita, bayi tersebut tetap dirujuk ke RSMH Palembang, setelah Direktur dr Rynna menjadi penjamin bayi malang yang orang tuanya tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan.
“Pasien begini akan ada terus. Kami yang di lapangan ini sering kebingungan. Kita juga tidak mungkin tega membiarkan kalau ada di depan mata,” katanya.
Oleh karenanya, tegas Rynna, butuh keseriusan pihak-pihak terkait dalam mengatasi persoalan warga tidak mampu dan tidak masuk dalam data JKN-KIS tersebut.
Sementara Kadinsos OKU, Syaiful Kamal meyakinkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPJS, agar segala pengobatan bayi malang tersebut dapat dicover BPJS.
“Dalam kasus ini, orangtuanya sudah mendaftarkan mandiri di BPJS, 7 Januari lalu. Hanya saja, rentang waktu aktif 14 hari. Nah, Senin ini kita mau ketemu BPJS OKU untuk mempercepat masa aktifnya,” katanya.
Ketika ditanya bagaimana ke depan jika ada kasus serupa macam ini? Pihaknya, kata Syaiful, tetap berpegang pada telegram Gubernur 3. Yakni, orang miskin dalam keadaan darurat, harus rekom pada BPJS, atau dibayar Pemda.(gus)
