PALEMBANG, fornews.co – Untuk memberi kepastian seputar tarif yang dikenakan kepada para pelanggan jaringan gas (jargas), BPH Migas tengah menyiapkan Jargas Satu Harga seperti halnya yang berlaku pada BBM Satu Harga.
Hal ini disampaikan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa kepada wartawan disela-sela kegiatan BPH Migas Goes To Campus di aula Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Bukit Besar, Palembang, Sabtu (06/04).
Menurut Ifan, panggilan Fanshurullah, penetapan tarif jargas merupakan wewenang pihaknya. BPH Migas pun berupaya tarif jargas selalu di bawah harga elpiji 3 kg. Sehingga jika ada suatu badan usaha baik BUMN atau BUMD yang mengelola jargas ini menetapkan harga sepihak yang merugikan pelanggan maka harga itu bisa dikoreksi.
“Soal PT SP2J, tadi malam saya sudah bertemu Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Dirut PT SP2J Ahmad Nopan secara khusus. Sebagai Kepala BPH Migas, saya keluarkan surat resmi menegur SP2J soal penetapan tarif jargas. Sebab kewenangan menetapkan tarif, menaikkan maupun menurunkannya ada pada BPH Migas sesuai amanat UU Migas pasal 46 ayat 3 poin d,” ujar Ifan.
Menurut Ifan, dai audiensi diketahui alasan SP2J menaikkan harga jargas yang dikelolanya. Hal itu disebabkan harga di hulu atau harga beli saat ini naik dua kali lipat dari dasar penetapan harga sebelumnya. Sehingga untuk menutupi biaya operasional, SP2J langsung berinisiatif menaikkan tarif.
“Mestinya tidak boleh seperti itu, harus diajukan dulu ke BPH Migas baru nanti ditetapkan,” tutur Ifan.
Wali Kota Palembang pun, lanjut Ifan, tidak mengetahui secara detail alasan kenaikan harga jargas oleh SP2J. Bahkan Dirut SP2J sudah minta maaf dan mencabut keputusan tentang kenaikan tarif itu per 1 April 2019. Sebagai konsekuensi, SP2J berkomitmen mengembalikan selisih bayar yang sudah disetorkan pelanggan dengan cara dicicil.
“Untuk memastikan pengembalian selisih bayar ini benar-benar dilakukan kita akan turunkan tim pengawasan. Kalau tidak dikembalikan selisih bayar tarif itu, ya pelanggan bisa melaporkan ke BPH Migas langsung melalui web maupun hotline pengaduan. Ada mekanismenya untuk penerapan sanksi, kalau melanggar aturan bisa sampai dicabut izinnya atau dialihkan pengelolaannya,” tegas Ifan.
Diakui Ifan, penetapan tarif jargas tidak bisa sembarangan karena memiliki mekanisme sendiri. BPH Migas akan melakukan survei ke masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kesanggupan masyarakat membayar tagihan. Oleh karena itu, harga di Kota Palembang tentu tidak sama dengan Prabumulih atau PALI. Bahkan ketika hitung-hitungan harga sudah ditemukan, sebelum ditetapkan akan dilakukan public hearing dengan mengundang perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan pengelola, dan KPPU.
“Setelah musyawarah, baru ditetapkan tarif jargas di daerah itu. Ada formulanya, kita harus perhatikan harga beli di hulu berapa, lalu CAPEX-nya berapa, berapa dikasih margin termasuk pajak dan lain sebagainya sehingga didapatkan harganya. Selama ini memang masih berbeda harga jargas di beberapa daerah, tapi BPH Migas tengah merancang jargas satu harga. Mungkin nanti bisa dimulai di Sumsel dulu yang menerapkan jargas satu harga ini. Lalu menyusul nanti di Kalimantan. Setelah itu barulah ketemu formula jargas satu harga itu untuk diterapkan secara nasional,” katanya. (ije)
