SEKAYU, fornews.co – Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengikuti acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Praktik Baik Pencegahan Korupsi Terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Program Subsidi Pemerintah dan Penerapan Manajemen Anti Suap yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Zoom virtual meeting di Ruang Rapat Bupati, Rabu (26/08).
Bupati yang didampingi Sekda Apriyadi dan beberapa Kepala OPD menyimak secara serius arahan Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden semua pihak harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Dijelaskannya, dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas.
“Keduanya harus dijalankan. Berjalan bersamaan dan saling menguatkan,” ujar Presiden.
Kepala Negara memberikan penghargaan setingi-tingginya kepada KPK yang memimpin ANPK. Karena upaya pencegahan korupsi, menurut Jokowi harus dilakukan secara besar-besaran.
“Dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Jokowi.
Presiden menambahkan, momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk berbenah secara komprehensif.
“Hal ini memang tidak mudah. Selama ini memang tidak mudah. Tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah yang konkret yang konsisten dari waktu ke waktu,” kata Jokowi.
Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, acara tersebut digelar sebagai bentuk meneguhkan komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.
“Bersama-sama melalui ANPK mari semua untuk tidak korupsi,” tutur Firli di Gedung KPK, Jakarta.
Ia menyatakan dalam program Stranas PK, terdapat tiga fokus yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.
Dari tiga fokus tersebut, KPK menjabarkan dalam 6 program prioritas pencegahan korupsi yakni utilisasi NIK, e-katalog dan market place untuk pengadaan barang dan jasa, keuangan desa, penerapan manajemen antisuap, online single submission dengan peta digital, serta reformasi birokrasi.
“Kami laporkan ANPK telah dilaksanakan 54 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota. Secara nasional persentasenya 58,52 persen, kategori baik,” kata Firli.
Bupati Muba Dodi Reza Alex mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya siap mendukung dengan menyuarakan kembali dukungan anti korupsi, membawa harapan akan adanya aksi nyata pencegahan korupsi berskala nasional.
“Dengan digelarnya acara ANPK ini, tentu kita sebagai kepala daerah bisa membangun ulang pemahaman mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi serta bagaimana cara melaksanakannya untuk diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin,” ujar Dodi. (ije)
