PALEMBANG, fornews.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) dituntut segera membuka kembali akses jalur Sungai Lalan yang lumpuh akibat robohnya Jembatan Lalan P6.
Tuntutan tersebut disampaikan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pengguna Sungai Lalan saat aksi di Kantor Pemprov Sumsel, Senin (26/8/2024).
Koordinator Aksi, Alan Jaya Saputra menyatakan, ambruknya Jembatan Lalan P6 pada 26 Juli 2024 lalu menyebabkan putusnya akses transportasi vital di Sungai Lalan, melumpuhkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada jalur ini.
“Robohnya jembatan ini memutus akses darat dan sungai, akibatnya distribusi hasil pertanian, perikanan, dan barang-barang dagangan terganggu. Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis,” ujar dia.
Alan mengatakan, kerugian yang dialami bukan hanya pada masyarakat lokal, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan yang operasionalnya bergantung pada jalur sungai.
Orator aksi lainnya, Calvin Irawan melanjutkan, ada sekitar 30 kapal tongkang yang biasa beroperasi setiap hari kini terpaksa berhenti total. Namun,
ini bukan hanya soal arus barang dan logistik yang tersendat, tetapi ancaman terhadap stabilitas ekonomi para pekerja yang bergantung pada sektor ini.
Sementara, Koordinator Lapangan, M Wibi Aldrin Nori menilai, pihak pemerintah terkesan dan ada dugaan menghambat pemulihan jalur Sungai Lalan. Karena pihaknya mendapat informasi sudah ada pekerja-pekerja, beserta peralatan untuk angkat, angkut dan membersihkan reruntuhan bersama puing-puing jembatan yang roboh.
“Semestinya Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba bergerak aktif untuk melakukan perbaikan dan pemulihan alur Sungai Lalan yang jadi urat nadi perekonomian, karena pihak pemerintahlah yang bertanggung Jawab sepenuhnya atas kelancaran pembangunan,” ungkap dia.
Bila tuntutan mereka tidak segera ditanggapi, tegas Wibi, massa akan kembali dengan jumlah yang lebih besar.
“Kami akan terus menggelar unjuk rasa sampai akses Sungai Lalan dibuka kembali. Penundaan ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan warga yang bergantung pada sungai ini,” tegasnya.
Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta Presiden RI turun tangan mengatasi dugaan hambatan dari pihak pemerintah daerah yang memperlambat normalisasi Sungai Lalan. Juga mendesak agar jalur sungai segera dibersihkan dan dibuka kembali tanpa ada penundaan lebih lanjut.
“Jika terus dibiarkan, kebijakan ini tidak hanya mengancam ekonomi masyarakat, tetapi juga iklim investasi di Sumsel. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat dimiskinkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” tandas dia.(kaf)
