JAKARTA, fornews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan, deregulasi dan debirokratisasi yang selama ini digaungkan hendaknya dipahami tidak sebatas pada upaya peningkatan kemudahan berusaha. Dua hal yang menjadi ekosistem pendukung efisiensi dan inovasi tersebut, juga harus menjadi bagian terintegrasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, proses deregulasi dan debirokratisasi tersebut memiliki tujuan utama untuk membangun sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan. Bila tujuan tersebut dapat tercapai, Presiden mengatakan, tak akan ada lagi alasan bagi para pelaku korupsi atau penyuapan untuk menjalankan aksinya.
“Jika sistem pelayanannya sederhana, cepat, dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap. Sekali lagi, kalau pelayanannya cepat dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap,” kata Jokowi, pada acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (04/12).
“Yang menyuap itu pasti (mendapat) pelayanan yang ruwet, ribet, bertele-tele, lama, dan tidak transparan. Larinya apa? Karena pengusaha ingin cepat ya satu-satunya jalan suap. Ini yang harus kita benahi,” imbuh Presiden.
Lanjutnya, upaya tersebut berperan besar dan menjadi bagian integral dalam hal pemberantasan korupsi, dan sudah semestinya menjadi agenda bersama antara pemerintah dan KPK. Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan pengalokasian anggaran negara ataupun kebijakan lainnya.
Bila proses pengambilan kebijakan bersifat transparan dan partisipatif dengan memaparkan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak kepada pelaku.
“Sistem demokrasi kita, sistem hukum kita, sistem akuntansi kita, dan cara kerja birokrasi kita harus bisa mencegah semua pihak untuk melakukan korupsi. Harus bisa memfasilitasi cara kerja yang cepat, efisien, inovatif, serta harus berorientasi pada tujuan yang hasilnya dinikmati oleh masyarakat luas dan kemajuan bangsa,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Tanah Air. Dari sisi pemerintah, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.
“Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi. Sebelumnya, juga ada sistem pengaduan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang hingga kini sudah ada puluhan ribu aduan yang masuk.
“Telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempersempit ruang untuk para koruptor yang ingin melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Pemerintah Indonesia dan Swiss, saat ini sedang berada pada tahap akhir penyelesaian mutual legal assistance yang menjadi dasar untuk menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal yang disembunyikan di luar negeri.
“Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Sekali lagi, korupsi adalah korupsi,” tukas Presiden. (ibr/*)
