JAKARTA, fornews.co — Di tengah banjir gambar, video, dan teks yang tampak nyata tetapi sesungguhnya hasil rekayasa kecerdasan artifisial, ruang publik menghadapi ancaman baru.
Situasi ini yang menjadi sorotan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam Forum Kolaborasi Dewan Pers dan Google News Initiative di Serang, Banten, Ahad, 8 Februari.
Kaburnya batas antara fakta dan simulasi. Bukan lagi soal cepat atau viral, melainkan soal siapa yang masih bisa dipercaya.
“Konten sintetis hari ini sangat mirip dengan aslinya. Bahkan orang yang terlatih pun bisa keliru. Di situlah publik membutuhkan jurnalisme yang bekerja dengan disiplin verifikasi,” ujarnya.
Nezar menegaskan bahwa jurnalisme kini tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi bertugas menjaga keaslian realitas publik.
Perkembangan AI, menurut Nezar, telah mengubah secara radikal lanskap industri media sekaligus cara masyarakat mengonsumsi informasi.
Konten sintetis baik foto, video, maupun teks beredar masif di platform digital dan media sosial. Masalahnya, produk AI semakin sulit dibedakan dari peristiwa nyata, bahkan oleh orang yang sudah terbiasa dengan teknologi.
Ia melihat persoalan terbesar era digital bukan lagi kekurangan informasi, melainkan krisis kepercayaan.
Algoritma personalisasi membuat masyarakat hidup dalam ruang gema masing-masing. Publik tidak lagi melihat satu realitas bersama, melainkan potongan-potongan dunia sesuai preferensi dan emosi yang dikurasi mesin.
“Informasi hari ini melimpah. Yang justru langka adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga oleh jurnalisme yang berintegritas,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Nezar menempatkan AI bukan sebagai ancaman mutlak, tetapi sebagai teknologi yang harus dikendalikan secara etis.
Menurutnya, AI tidak memiliki insting moral maupun naluri jurnalistik. Ia hanya bekerja berdasarkan perintah.
“AI tidak akan melakukan verifikasi kalau tidak diminta. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme profesional dengan konten otomatis,” katanya.
Karena itu, ia menekankan bahwa pemanfaatan AI di ruang redaksi harus berada pada posisi sebagai alat bantu produksi, bukan penentu keputusan editorial.
Manusia tetap menjadi pusat dalam menentukan kebenaran, konteks, dan dampak sosial sebuah informasi.
Di titik ini, jurnalisme tidak lagi hanya soal teknik, tetapi soal tanggung jawab publik. Ketika algoritma mengejar klik dan emosi, jurnalis justru dituntut menjaga makna dan kepentingan warga.
“Jurnalisme adalah layanan publik. Di tengah dominasi algoritma dan AI, keberpihakan pada kebenaran dan hak warga tidak boleh hilang,” ujar Nezar.
Namun tantangan jurnalisme bukan hanya etis, tetapi juga struktural. Disrupsi teknologi menggerus model bisnis media. Jika media tidak sehat secara ekonomi, maka kualitas juga terancam.
Karena itu, Nezar menilai pentingnya membangun ekosistem yang melibatkan jurnalis, perusahaan pers, dan platform digital agar jurnalisme berkualitas bisa bertahan.
Pemerintah, katanya, mendorong kolaborasi agar media tidak terjebak hanya menjadi pabrik konten, melainkan tetap menjadi institusi kepercayaan.
Ia mencontohkan pengalaman media global seperti The New York Times yang mampu bertahan di tengah perubahan teknologi dengan menjaga mutu jurnalistik. Publik bersedia membayar bukan hanya untuk berita tercepat, tetapi untuk kredibilitas.
Pesan yang hendak ditegaskan Nezar sederhana namun strategis bahwa di era AI, nilai utama jurnalisme justru semakin manusiawi.
Ketika mesin mampu meniru rupa kenyataan, tugas jurnalis adalah memastikan dan menyampaikan hal yang benar, tetapi sungguh-sungguh benar dan berpihak pada kepentingan publik.
Di tengah derasnya konten sintetis, masa depan media tidak ditentukan oleh siapa paling cepat, melainkan siapa paling bisa dipercaya. Dan di sanalah jurnalisme diuji, bukan sebagai industri semata, tetapi sebagai penjaga nalar publik.
